6 Fraksi DPRD Depok Bakal Layangkan Hak Interpelasi terhadap Walikota

MONITOR, Depok – Sebanyak 38 anggota DPRD Depok dari 6 fraksi menyerukan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok lantaran
tidak adanya transparansi pada penyaluran program Kartu Depok Sejahtera atau KDS.

Untuk itu, 6 fraksi yang terdiri dari fraksi Gerindra, PDIP, Golkar, Demokrat-PPP, PAN, dan PKB-PSI tersebut berencana melayangkan Hak Interpelasi kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Anggota Fraksi Gerindra, Hamzah menyampaikan, hak interpelasi dilakukan lantaran adanya ketidakadilan dalam penyaluran KDS di kalangan masyarakat. Penyaluran hanya dilakukan kepada pihak-pihak partai tertentu.

“Gerindra sepakat dengan teman-teman di enam fraksi, untuk mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD dalam hal ini ketua DPRD,” kata Hamzah, dalam pernyataan sikap 6 fraksi, di Warung Betawi Ngoempoel, Kecamatan Beji, Depok, Senin (09/05/2022).

“Dan, akan kita tindaklanjuti terkait dengan hak interpelasi. Dari 38 anggota dewan mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait pelaksanaan pemberian Kartu Depok Sejahtera,” ungkapnya.

Hamzah menjelaskan, mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok bukan hanya pada kebijakan program Kartu Depok Sejahtera atau KDS saja. Namun, masih banyak persoalan-persoalan lainnya.

“Maka kami dari Gerindra dan rekan-rekan, seluruh partai yang hadir hari ini sepakat untuk menggugat pemerintah kota, dalam hal kebijakan yang terindikasi melanggar peraturan dan undang-undang,” pungkasnya.