Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Tetapkan Kebijakan Minyak Goreng

MONITOR, Jakarta – Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan terkait ketersediaan minyak goreng. Selain itu, pemerintah juga dianggap tidak mampu menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

Kritik tersebut dilontarkan Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Ia menyatakan inkonsistensi itu menyebabkan pemangku kepentingan di industri minyak goreng gagal memahami keinginan pemerintah.

Salah satu yang terdampak, kata dia, yakni adanya laporan pabrik kelapa sawit (PKS) yang mulai menolak hasil buah sawit petani.

“Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja yang dilarang ekspor. Yang awalnya CPO (minyak sawit mentah) dilarang ekspor, ternyata hanya bahan baku minyak goreng (RBD Palm Olein) saja yang dilarang. Lalu kemudian ada ralat berikutnya bahwa memang CPO yang dilarang ekspor,” kata Rofik dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Rofik, sikap antara Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menunjukkan pesan yang berbeda. Terlihat tidak adanya kerja sama dan komunikasi yang tuntas di antara penyelenggara negara.

“Ada baiknya ketika Presiden dan Menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menperin, dan Mendag berada dalam satu forum ketika menyampaikan kebijakannya, sehingga langsung bisa dikomunikasikan detail pelaksanaan kebijakannya,” ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Ditegaskan Rofik, pelarangan ekspor ini apapun bentuknya adalah bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi di dunia yang sudah mengglobal saat ini. Ia menegaskan, tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan negara lain dalam memenuhi kebutuhannya. Apalagi produk CPO ini adalah komoditas yang sudah diperdagangkan secara internasional selama ini.

“Apa kata dunia kalau CPO ini dilarang diekspor. Karenanya pelarangan ekspor ini dapat dipandang cuma sekadar gimmick untuk meraih simpati publik dan upaya menutupi kekurangan pemerintah dalam kemampuannya mengeksekusi kebijakan. Oleh karena itu setop mempermainkan rakyat dan mulai membuat kebijakan yang realistis dan solutif,” jelas legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.