JATENG-YOGYAKARTA

Ganjar Pranowo Respons Keluhan Pekerja Migran saat Open House Virtual

MONITOR, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menggelar Open House Virtual. Dalam kesempatan itu, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura mengadu kepada Ganjar terkait persoalan yang sedang dihadapinya.

Keluhan disampaikan perwakilan PMI di Singapura asal Salatiga, bernama Yuli. Dia berkata PMI di Singapura sedang resah karena muncul isu terkait aturan yang menyulitkan kepulangan mereka ke Indonesia.

“Terima kasih sudah bersedia menyapa kami pak. Mohon izin menyampaikan, ini komunitas PMI di Singapura, saat ini banyak yang urung niat untuk pulang karena isu e-KTKLN yang diberlakukan lagi,” katanya pada Ganjar.

E-KTKLN adalah elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang diterbitkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai tanda PMI memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri.

“Saya sudah tiga tahun tidak lihat keluarga. Saya dan teman-teman memohon bantuan untuk bisa diinformasikan ke petugas BP2MI yang di bandara supaya tidak mempergunakan isu KTKLN dengan mafia yang harus bayar,” kata Yuli.

Kegelisahan Yuli dan PMI di Singapura ini tak lepas dari lamanya waktu e-KTKLN. Apalagi, kata Yuli, waktu cuti yang didapat hanya dua minggu.

Menanggapi keluhan tersebut, Ganjar yang didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Sakina Rosellasari akan segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi.

“Ada syarat yang kadang-kadang membikin mereka ketakutan, waduh aturannya rumit, minta dibantu. Maka saya bilang kalau nanti ada isu-isu itu biar diklarifikasi dulu dengan dinas tenaga kerja kami,” ucap Ganjar.

Ganjar juga memerintahkan Disnakertrans untuk mengawal langsung proses kepulangan PMI tersebut. Ganjar mengatakan, bila persyaratan yang ditakutkan oleh PMI itu sesuai dengan ketentuan regulasi maka mereka harus mengikuti aturan.

“Kalau memang ada yang mengganggu nanti ketika mereka pulang di bandara kalau perlu Jawa Tengah menjemput mereka. Kita jemput mereka penghubung kita minta untuk nungguin, kalau memang ada yang nakal kepada PMI kita tak sikat. Tapi kalau itu regulasi ya harus ikut,” tegas Ganjar.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

5 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

5 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

14 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

14 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

18 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

19 jam yang lalu