Business Matching Berlanjut, Peluang IKM Penuhi Belanja Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian proaktif mendukung industri kecil dan menengah (IKM) di tanah air untuk ambil bagian dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini salah satunya melalui pelaksanaan business matching antara industri dengan pemerintah, termasuk IKM yangsudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tugas Kemenperin mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri, serta mempercepat pencantuman produk dalam negeri bersertifikat TKDN di dalam katalog elektronik. Banyak produsen atau IKM Indonesia yang rupanya bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor dan sekolah. Oleh karena itu, kita pilih belanja dari industri lokal,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Senin (25/4).

Pada tanggal 22-24 Maret 2022, Kemenperin telah menyelenggarakan business matching antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan asosiasi dan perusahaan industri di kawasan Nusa Dua, Bali. Kegiatan business matching tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Business matching tersebut penting untuk menumbuhkan political will pejabat pemerintah dan BUMN agar meningkatkan belanja produk dalam negeri,” ucap Menperin.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita mengungkapkan produk yang paling diminati atau paling banyak dicari saat business matching, seperti tercatat di dashboard.kemenperin.go.id/bisma, meliputi paket infrastruktur, gedung, makanan, kendaraan, laptop, dan mebel. 

“Tantangan bagi komoditas furnitur adalah harus adanya permintaan agar dapat masuk e-Katalog. Sehingga, IKM harus mempersiapkan banyak gambar produk untuk spesifikasi barang custom untuk produk jenis lemari, meja rapat,  maupun meja kerja,” papar Reni.

Ditjen IKMA juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang barangnya dapat dipenuhi oleh para pelaku IKM. Selain furnitur, ada juga mesin pertanian,  pakaian, serta permesinan.

Lebih lanjut, Ditjen IKMA mendorong agar IKM segera bergabung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog sektoral LKPP, dan Bela Pengadaan, agar produknya bisa dibelanjakan oleh K/L dan Pemda. “Saat ini produk IKM telah tergabung ke dalam empat kategori Katalog Sektoral LKPP, yaitu peralatan listrik, mesin peralatan lainnya, mesin/peralatan teknologi tepat guna, dan perkakas tangan,” imbuhnya.

Adapun produk potensial di sektor makanan dan minuman, yaitu berupa makanan olahan, susu, simplisia, dan minuman herbal. Selain itu, ada pula produk industri aneka seperti mainan edukatif, alat olah raga, alat tulis dan gambar, perlengkapan kebersihan, produk IKM sandang dan kulit seperti batik, pakaian jadi, alas kaki dan tas, alat pelindung diri, dan goodybag. Sedangkan untuk produk IKM kimia dan kerajinan yang potensial dibelanjakan yaitu hand sanitizer, disinfektan, dan produk kriya untuk home decor.

“Produk utama seperti alat kesehatan, mesin pertanian dan olahan pangan, serta perkakas pertanian/perkebunan yang kebutuhannya besar, juga diharapkan dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri terutama oleh IKM. IKM juga bisa memasok  kebutuhan lampu gedung/rumah sakit/sekolah, penerangan jalan raya, alat kesehatan, software lokal, dan produk inovasi industri 4.0,” ungkap Reni.

Reni berharap, para pelaku IKM penghasil barang-barang potensial tersebut dapat menangkap peluang belanja pemerintah ini dengan terus meningkatkan kualitas produk dan kemampuan bisnisnya. “Kami terus menggelar program peningkatan kompetensi SDM, pengembangan kualitas produk, standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan, membuka akses promosi dan pasar agar IKM bisa berdaya saing memenuhi pasar domestik dan luar negeri,” kata Reni.

Kemenperin juga berpartisipasi dalam business matching tahap kedua pada 11-21 April 202, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dengan mengikutsertakan pelaku usaha binaan dalam showcase produk peralatan pertanian dan peralatan berat buatan pelaku usaha binaan Ditjen IKMA dan pelaku usaha binaan dari Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE sebanyak 32 perusahaan.

Dengan terus berlanjutnya penyelenggaraan Business matching, nilai komitmennya bertambah hingga mencapai Rp220,80 triliun per 25 April 2022, seperti yang ditunjukkan dashboard.kemenperin.go.id/bisma. Nilai komitmen tersebut terdiri atas 34.123 paket produk dalam negeri dan melibatkan 6.579 perusahaan produsen produk dalam negeri. Business matching ini ditargetkan akan selesai pada 31 Mei 2022, dengan total komitmen Rp500 triliun.