BUMN

Energi Kartini, Pertamina Komitmen Junjung Tinggi Kesetaraan Gender

MONITOR, Jakarta – Sebagai perusahaan energi kelas dunia yang terus menerapkan ESG (Environmental, Social & Governance) terintegrasi, Pertamina Group berkomitmen menciptakan lingkungan perusahaan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender, bebas diskriminasi, serta bebas kekerasan dan pelecehan.
Dalam peringatan Kartini, yang sekaligus hari jadi lahirnya Pertiwi Pertamina, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan Pertamina telah menetapkan kebijakan keberlanjutan untuk mewujudkan perusahaan energi global yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial (Societal Responsible Company), dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance Company).
Pertamina, imbuh Emma, terus melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendorong perubahan sistem dan praktik-praktik yang mampu meningkatkan kesetaraan gender terutama women leadership dan women empowerment di Pertamina.

Menurut Emma, berbagai inisiatif yang dijalankan Kartini Pertamina antara lain dicanangkannya Human Right Policy dan Respectful Workplace Policy, PERTIWI Awards 2021, program coaching dan mentoring, dalam rangka mendorong pencapaian target 15% women in nominated talent, serta partnership dengan berbagai institusi di tingkat nasional maupun global. 

“Pertamina terus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kontribusi perusahaan untuk pencapaian SDGs terutama point 5 yaitu Gender Equality. Berbagai Inisiatif yang dilakukan secara langsung memberikan dampak positif terhadap peningkatan rating ESG Pertamina,” ujar Emma Sri Martini dalam acara “Energi Kartini Pertamina”, di Jakarta, Kamis, 21 April 2022.  

Pertamina, imbuh Emma, secara aktif terus menggaungkan implementasi Respectful Workplace Policy sebagai benchmark bagi BUMN lain. Pertamina berdialog dengan berbagai stakeholder dan mendorong agar Respectful Workplace Policy dapat diperluas implementasinya ke lingkungan yang lebih besar khususnya BUMN. 

“Dengan dukungan dan komitmen yang tinggi dari Menteri BUMN, inisiatif respectful workplace policy yang awalnya dilakukan di Pertamina akhirnya dapat di scale-up dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri BUMN tentang Respectful Workplace Policy di lingkungan BUMN,” imbuh Emma.

Emma menambahkan, Respectful Workplace Policy di BUMN ini akan mengcover hingga hampir 1 juta pekerja di lingkungan BUMN.  

Pertamina memiliki Perwira yang berasal dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama yang menggambarkan Kebhinekaan yang luar biasa dan dapat menjadi suatu kesatuan yang kuat. Sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam implementasi ESG, prinsip keberlanjutan perusahaan yang menjunjung mutual respect and fairness sangatlah penting. 

Pertamina telah menetapkan “Handbook for A Respectful Workplace” sebagai tuntunan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan lebih inklusif, demi keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Recent Posts

Dukung Ketahanan Air dan Pangan, Kementerian PU Perkuat Infrastruktur Sumber Daya Air di Kalbar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…

2 jam yang lalu

Diplomat Kemenlu Meninggal, DPR Singgung Peran Arya Bagi Diplomasi dan Advokasi Indonesia

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…

4 jam yang lalu

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo Segmen Prambanan-Purwomartani Dipastikan Sesuai Rencana

MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…

4 jam yang lalu

JMTO Dorong Penguatan Peran Pengguna dan Awareness dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa

MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…

4 jam yang lalu

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

4 jam yang lalu

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

11 jam yang lalu