POLITIK

Tolak Wacana Tiga Periode, Jokowi Minta Patuhi Aturan Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga periode yang dilontarkan tiga elit partai politik membuat situasi nasional gaduh.

Meski pihak Istana telah menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah mengamini wacana tersebut namun publik tetap mengkaji hal tersebut. Dalam sejumlah survei lembaga riset menyebutkan, mayoritas masyarakat tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden.

Menyikapi isu yang berkembang, Presiden Joko Widodo pun menegaskan dirinya tidak akan meminta perpanjangan masa jabatan sebab sudah diatur dalam konstitusi.

Kepala Negara ini meminta semua pihak, tanpa terkecuali, untuk menghormati aturan dalam konstitusi itu. “Semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden,” ujar Jokowi tegas, Rabu (30/3/2022).

Lebih tegas, Jokowi pun meminta semua kalangan untuk patuh pada aturan masa jabatan presiden yang sudah diatur dalam konstitusi. Ia tidak mengharapkan isu tersebut bergulir layaknya bola salju.

“Konstitusi kita sudah jelas. Dan kita harus taat, harus patuh, terhadap konstitusi. Itu saja,” tegasnya.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

5 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

5 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

8 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

8 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

8 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

8 jam yang lalu