MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi III DPR, Santoso, menyoroti banyaknya oknum aparat yang membekingi usaha tambang emas ilegal di wilayah Kalimatan Utara (Kaltara). Hal tersebut, ia ungkapkan setelah melakukan kunjungan kerja bersama rombongan Komisi III ke wilayah tersebut.
Santoso pun mendesak, Kapolda Kaltara untuk menertibkan keberadaan oknum aparat yang ‘bermain’ dalam lahan tambang ilegal. “Kapolda Kaltara harus bisa memberi sanksi yang tegas dan keras jika ada oknum anggota Polri di jajaran Polda Kaltara yang menjadi beking tambang emas ilegal tersebut,” ujar Santoso dalam keterangannya kepada MONITOR, Senin (21/2/2022).
Politisi Demokrat in pun khawatir, kalau keberadaan oknum tersebut dibiarkan berlarut-larut, nantinya bisa menimbulkan keresahan di masyatakat.
“Jangan sampai kerusuhan yang terjadi di Parigi Muotong – Sulawesi Tenggara (Suteng), kemudian hari terjadi di Kaltara,” ungkapnya.
Menurutnya, adanya korban jiwa dari masyarakat atas kasus yang terjadi di Parigi Moutong, Sulteng dan penolakan eksplorasi tambang di beberapa daerah serta banyaknya penambangan ilegal yang terjadi di Kaltara, pihaknya berharap, ada tindakan tegas dari korp baju coklat tersebut terhadap persoalan penambangan disana.
Dilain pihak, Santoso pun memita pihak Kementrian ESDM tidak boleh berdiam diri atas apa yang terjadi akhir-akhir ini, tentang persoalan tambang ilegal di Kaltara.
“Kementerian ESDM harus bertindak dengan mencabut ijin penambangan yang bermasalah jangan hanya beroreantasi pada sisi pendapatan pajak dan royalti yang di dapat oleh negara,” pungkasnya.
.){kind=link}