Ketua DPRD DKI Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Paripurna Interpelasi

MONITOR, Jakarta – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, untuk mengklarifikasi laporan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E oleh tujuh F
fraksi yakni yakni Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Golkar, dan PPP-PKB.

Usai diperiksa BK, Prasetyo mengaku tak bersalah karena mengagendakan rapat paripurna interpelasi. Sebab, meski penjadwalan rapat paripurna interpelasi oleh Bamus diusulkan secara mendadak, ia menganggap hal itu diperbolehkan.

“Karena ini ini klarifikasi saya, saya merasa tidak bersalah sampai hari ini. Artinya, pelaksanaan interpelasi keseluruhannya adalah legal. (Penyusunan jadwal rapat) Bamus itu bisa bertambah dan berkurang,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (9/2).

Lagipula, kata Prasetyo, kalau tujuh Fraksi DPRD (yakni Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, Golkar, dan PPP-PKB) yang melaporkannya ke BK tak menginginkan adanya paripurna interpelasi Formula E, mereka bisa menyampaikan hal itu di rapat paripurna langsung. Bukan malah mangkir dan melaporkan dirinya ke BK DPRD.

“Kesalahan saya di mana? Sebetulnya permasalahannya kita semua tahu, kan harus diselesaikan. Diselesaikan pakai cara apa? Ya diparipurnakan. Kalau memang tidak kuorum, ya sudah selesaikan lagi,” paparnya.

Sementara diketahui, kenyataannya, rapat paripurna interpelasi Formula E tidak kuorum, dan hingga sampai saat ini belum juga terlaksana kembali.

“Paripurna untuk interpelasi pun masih saya skors, karena tidak kuorum,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada 28 September 2021 lalu, tujuh Fraksi DPRD DKI melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena diduga tak mengindahkan aturan tata tertib DPRD dengan menyelenggarakan rapat paripurna interpelasi Formula E.

Hingga empat bulan berselang, laporan tujuh Fraksi DPRD tersebut hari ini ditindaklanjuti BK DPRD DKI dengan memeriksa Prasetyo.