PARLEMEN

Awal Tahun 2022, Misbakhun Dorong Pemerintah Segera Akselerasi PEN

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta dapat segera mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejak awal tahun anggaran 2022. Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menyatakan, program prioritas lainnya adalah insentif fiskal seperti PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan dan PPn Barang Mewah DTP untuk otomotif.

“Dengan seluruh insentif melalui program PEN tersebut, pemerintah diharapkan dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2022 mencapai 5,2 persen,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (26/1/2022).

Politikus Golkar ini menegaskan, pemerintah harus mampu memberikan kepastian atas kebijakan cukai plastik dengan menyusun kajian komprehensif sehingga dapat direalisasikan sesegera mungkin.

Akan tetapi, kata Misbakhun, pemerintah juga harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

“Jangan sampai penerapan kebijakan cukai plastik justru semakin memberatkan kondisi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menopang perekonomian nasional,” tandasnya.

Recent Posts

83.235 Peserta Ikut Ujian Tulis Berbasis Komputer UMPTKIN 2025

MONITOR, Palembang - Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) tahun 2025 mulai digelar…

15 menit yang lalu

Kemenag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan dan Ketertiban Jelang Fase Pemulangan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI melalui Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH)…

21 menit yang lalu

DPR: Penutupan Izin Tambang di Raja Ampat Tak Boleh Hanya Jadi Manuver Sesaat

MONITOR, Jakarta - Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja…

26 menit yang lalu

Hadiri UNOC 2025, Komisi IV DPR bawa 10 Usulan ‘Atasi Ancaman Keberlanjutan Ekosistem Laut’

MONITOR - Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama 2 anggota Komisi IV lainnya…

2 jam yang lalu

Program 3 Juta Rumah, Senator Mirah Minta Kementerian PKP Serius Sinkronisasi Kebijakan

MONITOR, Jakarta - Anggota DPD RI, Mirah Midadan Fahmid meminta perhatian serius dari Kementerian Perumahan dan…

2 jam yang lalu

Sekolah Swasta Gratis Akan Diatur di RUU Sisdiknas, Termasuk Agar Honor Memadai Bagi Guru Non-ASN

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menegaskan putusan Mahkamah…

3 jam yang lalu