HUKUM

Tersangka Kasus Penggagalan Penyidikan Korupsi LPEI Bakal Disidang

MONITOR, Jakarta – Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan tersangka IWS dan berkas barang bukti (Tahap II) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pelimpahan Tahap II atau penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tersebut terkait perkara merintangi atau menghalangi penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019.

“Pada Senin, 24 Januari 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, melaksanakan penyerahan tanggung jawab berkas perkara tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama Tersangka IWS,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, Nurcahyo dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/1/2022).

Dalam penyidikan, tersangka IWS diduga melakukan tindak pidana merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan atau menganjurkan kepada saksi untuk tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di LPEI.

Saat pelimpahan Tahap II, Tersangka IWS didampingi oleh 2 orang Penasihat Hukum. Dan selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 25 Januari 2022 s.d 12 Februari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Setelah serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan surat dakwaan untuk kelengkapan pelimpahan berkas perkara Tersangka IWS ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus,” ucap Nurcahyo.

Sementara untuk konstruksi kasus menghalangi penyidikan perkara dugaan korupsi LPEI, pada saat itu tim penyidik mengalami hambatan yang mengganggu jalannya penyidikan.

“Yaitu pada saat tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dalam rangka memperoleh alat bukti. Namun Tersangka IWS selaku Direktur Pelaksana UKM & Asuransi Penjaminan LPEI periode 2018, mempengaruhi saksi ML, NH, RAR, saksi C R, saksi AA dan saksi EM dengan sengaja tidak mau memberikan keterangannya di depan penyidik,” tuturnya.

Hal tersebut setelah tim penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran yang dilakukan tersangka IWS dengan sengaja menganjurkan, mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka IWS, Kesatu Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua , Pasal 22 jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Recent Posts

Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…

19 menit yang lalu

Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR

MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…

2 jam yang lalu

GUSDURian Nilai Kapolri Gagal Bertanggung Jawab atas Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran

MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…

2 jam yang lalu

NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…

2 jam yang lalu

Redam Energi Kemarahan Massa, Pemerintah Diminta Lebih Aktif Libatkan Tokoh Agama

MONITOR, Jakarta - Mantan Aktivis 98, Arif Mirdjaja mengimbau agar pemerintah lebih aktif lagi melibatkan…

4 jam yang lalu

Kemenag Tunda MHQ Internasional Penyandang Disabilitas Netra 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bersama…

4 jam yang lalu