Terima Kunjungan KND, PBNU Komitmen Dukung Pemenuhan Hak Disabilitas

MONITOR, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen melanjutkan kampanye dan sosialisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dilakukan selama ini. Selain itu, PBNU juga bersedia melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk percepatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, salah satunya dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengurus baru PBNU saat menerima audiensi anggota komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor PBNU di Jakarta pada Jum’at (21/01/2022). Audiensi diterima oleh Wakil Ketua Umum PBNU Sayyid Muhammad Hilal al-Aidid didampingi Katib Syuriah PBNU Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.

“PBNU berkomitmen untuk mendukung perjuangan KND, dan melanjutkan kampanye dan sosialisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti yang sudah ditunjukkan selama ini,” kata pria yang akrab disapa Habib Hilal tersebut.

Habib Hilal menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan masukan-masukan dari KND. Setiap masukan akan menjadi perhatian PBNU.

“Pengurus PBNU yang baru memang membutuhkan banyak saran dan masukan guna ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat, karena hal itu memang menjadi perintah agama dan kehendak peradaban,” lanjutnya Habib Hilal.

Katib Syuriah PBNU melanjutkan bahwa kunjungan KND ini merupakan yang kali pertama sejak PBNU diumumkan, bahkan belum dilantik. Selain itu, pihaknya menegaskan komitmen PBNU yang akan lebih mengoptimalkan program sosialisasi pemenuhan hak-hak disabilitas, yang telah diupayakan pengurus sebelumnya.

“Kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi tantangan. Meski demikian, selama ini NU masih terus berusaha mengkampanyekan dan memperjuangkannya,” ujar pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Gus Himy tersebut menjelaskan, bentuk kerja sama antara PBNU dengan KND perlu lebih dirincikan agar ranah kerja menjadi lebih jelas. “Tentu hal ini perlu pembicaraan yang lebih lanjut, khususnya terkait detail program dan kerja-kerja yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak,”lanjutnya.