INDUSTRI

Sekjen Kemenperin Dukung Percepatan Belanja Negara

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan salah satu upayanya adalah melakukan percepatan belanja pemerintah. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran.

“Terkait dengan pelaksanaan anggaran, kami melihat ada tiga isu yang harus diperhatikan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo yang mewakili Menteri Perindustrian pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2022, Jakarta, Jumat (21/1).

Sekjen Kemenperin menyampaikan, isu pertama adalah partisipasi publik. “Dalam negara demokrasi, tata kelola pemerintahan harus menjadikan partisipasi sebagai bagian tak terpisahkan. Sebab, partisipasi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja kebijakan dan kepuasan publik,” jelasnya.

Secara logis, lanjut Dody, kinerja akan meningkat jika pihak yang merasakan atau memahami persoalan semakin banyak dilibatkan. Di samping itu, partisipasi dapat membangun public trust karena publik merasakan ada pengakuan dan perhatian dari pemerintah serta memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat.

“Penerapan konsep partisipasi publik dalam konteks pembangunan industri manufaktur, dengan demikian perlu diperkuat,” tegasnya.

Implementasi tersebut dapat dalam bentuk kolaborasi berbagai stakeholder seperti perguruan tinggi, organisasi civil society, asosiasi-asosiasi, dan pelaku usaha, yang
diterapkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan atau program pembangunan industri manufaktur.

Berikutnya, isu kedua adalah akuntabilitas, yang terdiri dari tiga aspek, yaitu tata kelola APBN, organisasi, dan individu. “Pada aspek tata kelola APBN, kami tidak banyak menyimpan kekhawatiran mengingat Kemenperin telah mencetak berbagai prestasi yang membanggakan,” ungkap Dody.

Prestasi tersebut, antara lain realisasi anggaran sebesar 97,45% pada tahun 2021, yang merupakan capaian tertinggi dalam sembilan tahun terakhir, atau naik 4% dibanding tahun 2020. Kemudian, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 13 kali, dan mendapatkan penghargaan Standar Tertinggi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kemenperin menyabet Juara I BMN Award, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bagi empat satker dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi enam satker, serta mendapatkan Peringkat IV Kementerian dengan Indeks Integritas.

Recent Posts

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

2 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

15 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

17 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

21 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

1 hari yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

1 hari yang lalu