MONITOR, Jakarta – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menghapus usulan anggaran untuk pembelian lahan yang diperuntukkan untuk kantor Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan (Jaksel). Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut keputusan Kemendagri menghapus anggaran itu sudah tepat.
“Saya kira, masyarakat setuju, hasil dan evaluasi Kemendagri mencoret usulan anggaran tersebut dalam APBD 2022,” kata Uchok saat dikonfirmasi, Kamis (13/1/2022).
Uchok pun mempertanyakan pihak DPRD DKI yang seolah mempersoalkan anggaran tersebut dicoret. Padahal, menurutnya Kemendagri punya alasan jelas ketika anggaran tersebut dihapus.
“Dalam mengevaluasi usulan anggaran dalam APBD 2022 tentunya Kemendagri tidak sembarangan. Saya menduga dicoretnya usulan anggaran pembelian lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang karena Kemendagri memiliki keinginan mencegah adanya calo dalam proyek tersebut,” ungkapnya.
“Dicoretnya anggaran tersebut, paling tidak Kemendagri sama saja telah menghilang rejeki para ‘calo’ dalam proyek tersebut. Calo lahan gigit jari,” sambungnya.
Kata Uchok, ia juga mengapresiasi pertimbangan Kemendagri yang meminta Pemprov DKI memanfaatkan lahan yang sudah ada. Jika membeli lahan baru, nantinya malah akan terjadi pemborosan.
“Saya melihat, pertimbangan pihak Kemendagri, benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI membeli lahan untuk Kantor Kecamatan Mampang kalau memang pemda DKI masih punya aset sendiri,” ucapnya.
Karena itu, pihaknya menyarankan Kemendagri tetap pada hasil evaluasi yang sudah dilakukan dengan menghapus anggaran untuk pengadaan lahan dan bangunan kantor Kecamatan Mampang Prapatan tersebut.
Diketahui, DPRD DKI Jakarta, meributkan soal keputusan Kemendagri yang menghapus anggaran pembelian lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jaksel.
Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dalam rapat Badan Anggaran, Selasa (11/1) mengatakan, kalau pengadaan lahan baru dan pembangunan kantor Kecamatan Mampang adalah kebutuhan mendesak.
Ia pun bahkan berencana melakukan negosiasi dengan Kemendagri agar anggaran ini dimasukkan dalam APBD 2022.
.){kind=link}