PPP Sebut Wacana Polri Dibawahi Kementerian Sarat Kepentingan Politik

MONITOR, Jakarta – Pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Agus Widjojo, yang mengusulkan agar Polri berada di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri dan Dewan Keamanan Nasional menuai tanggapan dari berbagai kalangan.

Arsul Sani misalnya, anggota Komisi III DPR ini justru khawatir jika Polri berada dibawah naungan kementerian tertentu akan menimbulkan kepentingan politik lainnya.

“Kita harus lihat karena kita juga menyaksikan di dalam tata pemerintahan kita. Kabinet itu kan disusun juga dengan menteri-menteri dari berbagai partai politik dan juga dari kalangan non-partai politik,” ujar Arsul Sani kepada awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/1/2022).

“Nah, kemudian tentu ada kekhawatiran seperti itu,” sambungnya.

Terkait usulan Gubernur Lemhannas, Politikus PPP ini meminta agar wacana tersebut dikaji secara mendalam terlebih dahulu.

Ia pun menilai usulan Polri berada di bawah kementerian, bukan Presiden, justru masuk dalam isu yang strategis dan sensitif.