MEGAPOLITAN

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan WNA Masuk Indonesia Tanpa Karantina

MONITOR, Jakarta – Ketua Nasional Rekan Indonesia Agung Nugroho mengatakan, recana pemerintah membebaskan WNA masuk Indonesia tanpa karantina harus dikaji ulang, sebab Indonesia belum terbebas dari pandemi dan masih harus menghadapi sub varian baru dari Covid-19.

“Oleh karena itu, Rekan Indonesia meminta pemerintah untuk memertimbangkan kembali rencana membuka pintu karantina bagi warga negara asing (WNA) lewat program vaccinated travel lane (VTL),”ujar Agung dalam.keterangannya kepada wartawan, Senin (22/11).

Menurut Agung, saat ini belum ada yang bisa menjamin WNA datang ke Indonesia bebas dari Covid-19 dengan hanya menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan.

“Meskipun ada kewajiban pengetesan ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional, namun tetap berisiko bagi kita karena dapat terjadi penularan Covid-19, apalagi kita berhadapan dengan sub varian baru,”terangnya.

Agung pun menyinggung soal capaian vaksinasi di Indonesia juga belum maksimal. Sampai sekarang, baru sekitar 50 persen penduduk yang divaksinasi, sehingga memiliki risiko besar bila WNA masuk tanpa adanya karantina.

“Sebaiknya nanti, kalau capaian vaksinasi di Indonesia sudah mencapai 90 persen baru bisa bebas, itu pun dengan syarat yang ketat mengingat virus corona belum punah,” ujar Agung.

Agung juga menyoroti, adanya oknum petugas yang masih mengabaikan penegakan prokes bagi WNA maupun WNI yang datang dari luar negeri dengan iming-imingi uang.

“Meski aturan dibuat seketat sekalipun, namun jika petugas gampang disogok tentu penularan dapat terus terjadi,”tandasnya.

Agung berharap, pemerintah dapat memastikan tidak adanya gelombang ketiga pandemi Covid-19, mengingat masyarakat akan menghadapi libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

“Jangan sampai hanya demi kepentingan geliat ekonomi, lalu kita lengah dan mengorbankan kepentingan kesehatan,”pungkasnya.

Recent Posts

Adik Jadi Tersangka KPK, Ketum PBNU Pastikan Tak Intervensi Kasus Haji

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil…

4 jam yang lalu

Gus Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji, Kuasa Hukum: Kami Hormati Proses Hukum di KPK

MONITOR, Jakarta - Penasihat hukum mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), angkat…

5 jam yang lalu

Tiba di Gaza, EMT MER-C ke-12 Langsung Kunjungi Klinik GWB

MONITOR, Gaza – Sudah tiba di Jalur Gaza, dua relawan Emergency Medical Team (EMT) MER-C…

5 jam yang lalu

KPK Ingatkan Kemenkum, Zona Integritas Jangan Hanya Formalitas

MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan syarat…

6 jam yang lalu

Sembuhkan Luka Batin, Penyuluh Agama Gelar Trauma Healing di Bireuen

MONITOR, Jakarta - Tawa anak-anak terdengar di sudut Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Di tengah…

8 jam yang lalu

Prabowo Minta Pelayanan Haji 2026 Dilakukan Transparan dan Akuntabel

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas…

9 jam yang lalu