Ilustrasi: Bantuan Sosial Presiden RI
MONITOR, Depok – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok menyebut kurang lebih 3.000 warga prasejahtera bakal mendapatkan bantuan sosial (bansos) pangan pada akhir tahun ini. Bansos pangan tersebut merupakan salah satu dari tujuh manfaat penerima Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Kepala Dinsos Kota Depok Asloe’ah Madjri mengatakan, pihak Dinsos saat ini sedang proses penyusunan petunjuk teknis (juknis) bansos tersebut. Hal itu karena bansos pangan akan disalurkan ke warga prasejahtera pada akhir tahun ini.
“Bansos pangan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Depok. Dalam penyalurannya harus dikelola secara benar dengan aturan, sehingga nantinya tepat sasaran,” ujarnya, dikutip Rabu (17/11).
Dijelaskannya, penerima manfaat ini berasal dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Namun hanya untuk yang belum mendapatkan bansos dari pemerintah pusat dan provinsi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Depok, Tri Redjeki Handayani menambahkan, bansos pangan KDS ini hampir sama beperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sejumlah dana akan disiapkan,untuk dibelanjakan kebutuhan pokok.
“Desember 2021 akan segera direalisasikan. Saat ini tahapanya sedang merancang juknis, acuan pelaksanaan hingga evaluasi. Harapan kami dapat berjalan lancar agar tujuan dalam penanggulangan kemisikinan dapat terwujud,” tutupnya.
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memaparkan kebijakan strategis pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R memberikan pengarahan kepada jajaran…
MONITOR, Jakarta - Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Muchlis M. Hanafi, menjadi…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar, menerima penghargaan sebagai Tokoh Kerukunan Umat Beragama kategori…
MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi produksi, pasokan, dan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji…