Foto Ilustrasi Maskapai Garuda Indonesia (dok: VOAIndonesia)
MONITOR, Jakarta – Kementerian BUMN diminta untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit semua hal yang berurusan dengan kinerja Garuda Indonesia.
Permintaan ini diajukan Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman. Ia menegaskan publik harus tahu bagaimana kinerja dan perilaku manajemen BUMN di bidang penerbangan tersebut.
“Kita tidak bisa lagi anggap Garuda sakit karena dampak pandemi Covid-19. Justru kita harus menganggap pandemi telah membuka bobroknya BUMN Penerbangan kita, yang selama ini tertutup atau bisa jadi sengaja ditutupi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).
Selain mempertanyakan bantuan pendanaan untuk Garuda Indonesia, ia pun mengkritisi kemana aliran dana tersebut sehingga menyebabkan Garuda nyaris di ambang kebangkrutan.
“Saya tidak mau menyaksikan Garuda akan mengalami nasib seperti Merpati, ini tentu sangat menyedihkan bagi kita semua,” tukas Mahfudz.
Legislator dari Fraksi PKS ini tidak mau lantas percaya atas manajemen perusahaan yang dianggap terbuka justru sebaliknya menyimpan malpraktik iuran misterius dari awak Garuda kepada Manajemen Garuda.
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memfasilitasi mediasi antara mitra pemasaran selaku…
MONITOR, Medan — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui…
MONITOR, Jakarta - Ambisi Indonesia memperluas kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta hektare pada 2045…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan…
MONITOR, Jakarta — Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…