MONITOR, Bandung – Pakar Kemaritiman yang juga guru besar IPB University, Prof Rokhmin Dahuri mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (ADKASI) turut serta mewujudkan percepatan atau akselarasi pembangunan kemaritiman. Pasalnya sektor tersebut merupakan potensi paling strategis dalam mendongkrak perekonomian nasional.
Prof Rokhmin mengingatkan bahwa total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,4 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2021 (Rp 2.750 triliun = US$ 196 miliar) dan 1,2 PDB Nasional 2020 serta berpotensi menyerap 45 juta orang atau 30% total angkatan kerja Indonesia.
Kesebelas sektor keluatan tersebut adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan ikan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau kecil, coastal forestry (hutan mangrove), dan non-conventional resources.
“Pada 2018 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 10,4 persen. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya lebih dari 30 persen,” katanya saat menjadi narasumber Rapat Pimpinan Nasional ADKASI dan Workshop Nasional di Bandung, Senin (1/11/2021).
Ekonomi maritim sendiri adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia.
Pembangunan ekonomi maritim, lanjut Prof Rokhmin juga sejalan dengan visi Presiden Jokowi yaitu Poros Maritim Dunia (PMD), dimana dalam perspektif kemaritiman Indonesia sebagai PMD identik dengan Indonesia Emas.
“PMD berarti reorientasi paradigma (platform) pembangunan bangsa, dari berbasis daratan (land-based development) menjadi berbasis kelautan (marine-based development),” ujar Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
“Dalam tataran Praktis, PMD bermakna menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, adil-makmur dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim serta mampu menjadi a role model (teladan) dunia dalam berbagai bidang kelautan seperti pendidikan, IPTEK, infrastruktur, ekonomi, hankam, dan tata kelola kelautan (ocean governance),” jelas Prof Rokhmin.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman itu memberkan sejumlah tujuan pembangunan maritim yakni; pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya.
Kedua, menghasilkan produk dan jasa kemaritiman yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. Ketiga, meningkatkan kontribusi EKONOMI MARITIM bagi perekonomian bangsa (seperti PDB, Nilai Ekspor, dan PAD) secara signifikan. Keempat, menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Kelima, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, produk perikanan, dan functional food dari laut. Keenam, memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA kelautan. Ketujuh, meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.
Adapun langkah dan kebijakan yang dapat dilakukan DPRD Kabupaten menurut Prof Rokhmin yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu adalah dengan cara mendukung Rencana dan Program Pembangunan Ekonomi Maritim yang sudah benar yang diusulkan oleh PEMKAB: (1) politik anggaran (alokasi APBD), (2) regulasi (Perda, Perbup), dan (3) MONEV dan pengawasan.
Kedua, Menginisiasi dan advokasi program pembangunan ekonomi maritim, bila PEMKAB belum punya konsep dan programnya. “DPRD bersama Bupati dan OPD juga bisa mendatangkan investor yang bonafide dan baik, APBD Propinsi, APBN, hibah, CSR, BLU, dan lain-lain termasuk membangun atau mengembangkan Perusda (BUMD) yang professional,” terangnya.
