MONITOR, Jakarta – Kebijakan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan penerbangan dinilai menyulitkan masyarakat. Keberatan ini disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Politikus PKS ini meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-19.
“Meskipun diturunkan harganya, kebijakan tes PCR sebagai syarat perjalanan menyulitkan dan memberatkan rakyat. PKS concern dalam masalah keluarga, adanya beban tes PCR sebagai syarat perjalanan pasti menambah beban biaya belanja keluarga,” ujar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/10/2021).
Menurut Mufida, tidak semua daerah memiliki infrastruktur yang cepat dalam memproses hasil PCR. Sementara itu, kebutuhan dalam perjalanan adalah kecepatan dalam proses.
“PCR memerlukan waktu lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Padahal sampling droplet yang dites hanya berlaku pada saat di tes. Sehingga saat bepergian setelah dua hari berikutnya misalnya, apakah hasil tesnya masih akurat?” tanyanya.
Dikatakan dia, penambahan beban ini akan berdampak bagi mereka yang bepergian lebih dari tiga hari. Sebab saat ini hasil tes PCR berlaku selama tiga hari. “Berapapun harganya, meski (harga tes PCR) sudah diturunkan Rp275 ribu, jika perginya lebih dari tiga hari, maka harus dua kali PCR untuk pulang pergi, sehingga semakin menambah beban masyarakat,” pungkasnya.
 sebagai syarat perjalanan penerbangan dinilai menyulitkan masyarakat.){kind=link}