MONITOR, Jakarta – Rapat pembahasan anggaran KUA-PPAS, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, diwarnai aksi protes oleh sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, rapat Banggar tersebut terkesan mengkerdilkan peran dari tugas komisi.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Andhyka, mengatakan dalam rapat Banggar terkesan dipaksakan dengan mengkerdilkan peran dari komisi.
“Kenapa saya katakan ada peran komisi yang dikerdilkan, karena seharusnya sebelum pembahasan KUA-PPAS masuk dalam rapat Banggar, harusnya pembahasan selesai dibahas setiap komisi dulu. Ini malah langsung dibahas di Banggar,” ujar Andhyka yang terlihat keluar dari rapat Banggar.
Adhyka pun mempertanyakan ihwal dibalik kecurigaan dan kesan pembahasan anggaran dipaksakan untuk langsung dibahas di Banggar.
“Ini kan menjadi pertanyaan besar. Ada apa tiba-tiba langsung dibahas dalam Banggar. Padahal ada 52 anggota dewan yang bukan bagian dari anggota Banggar yang punya peran dan hak yang sama dalam penyusunan anggaran,” terangnya.
Hal senada pun diungkapkan Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Habib Habib Muhammad Bin Salim Alatas. Ia ikut menyesalkan mekanisme pembahasan APBD DKI 2022.
“Kalau begini peran komisi tidak ada karena semua dibahas di Banggar. Ada kekeliruan dalam pembahasan kalau seperti ini yang dijalankan oleh Banggar. Buat apa kita jauh-jauh datang ke puncak kalau kita tidak memiliki peranan di komisi,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, aksi protes sejumlah anggota dewan terhadap pembahasan anggaran KUA-PPAS oleh Banggar sudah dilakukan saat rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD DKI, Selasa (27/10/2021).
 DPRD DKI Jakarta di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, diwarnai aksi protes.){kind=link}