Jadi Syarat Penerbangan, Puan Desak Turunkan Harga Tes PCR

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani baru baru ini menanggapi polemik syarat perjalanan udara yang mewajibkan calon penumpang menyerahkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) 2×24 jam.

Harga tes PCR yang mahal membuat masyarakat merasa keberatan dengan tarif tersebut. Puan Maharani pun mendesak pemerintah untuk menurunkan harga tes PCR agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

Ketua DPR ini berharap adanya penyeragaman di fasilitas kesehatan (faskes) agar proses PCR bisa cepat selesai.

“Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat. Tujuannya agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2×24 jam. Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” ujarnya.

Menurut Puan, Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat.

“Kenapa dulu ketika Covid-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” ujar Puan.

Lanjut Puan, tes PCR seharusnya digunakan hanya untuk instrumen pemeriksaan bagi suspect corona. Dia mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan semakin menyulitkan masyarakat yang hendak bepergian dengan transportasi udara.

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa Covid-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya,” kata politisi
PDIP ini.

Tentu saja permintaan Puan itu langsung mendapat dukungan dari banyak pihak, tak terkecuali dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti. Lewat akun Twitter pribadinya, Susi meminta wakil rakyat menyuarakannya lagi dengan lantang agar didengar pemerintah.