MONITOR – Guru Besar IPB University, Prof Dr Rokhmin Dahuri, MS mengingatkan bahwa persoalan pangan merupaka hidup mati-nya suatu bangsa. Mengutip penelitian badan pangan dunia (FAO) tahun 2000 dimana suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat; bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor.
Hal tersebut disampaikan mantan Menteri kelautan dan perikanan itu saat menjadi narasumber pada acara diskusi rutin reboan majelis nasional KAHMI “Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan” yang digelar secara daring dan luring pada Rabu (20/10/2021).
Menurut Prof Rokhmin, seharusnya indikator kinerja pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan antara lain; pertama, produksi lebih besar dari konsumsi khususnya bahan pangan pokok. “Setiap warga negara di NKRI mampu mendapatkan bahan pangan yang bergizi, sehat, dan mencukupi setiap saat,” terangnya.
Kedua, Petani, Nelayan, dan Produsen pangan lainnya sejahtera. Ketiga, Indeks Ketahanan Pangan tinggi. Keempat, Kontribusi bagi perekonomian nasional signifikan (PDB, Nilai Ekspor, dll), dan Kelima, pembangunan sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan peternakan harus berkelanjutan seperti ramah lingkungan.
Namun, Menurut Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024 itu, kondisi saat ini justru sebagian besar bahan pangan dimana konsumsi lebih besar dari kemampuan produksi sehingga impor terus mengalami kenaikan.
“Persoalan lainnya 30 persen anak di Indonesia bergizi buruk dan stunting growth yang sangat berbahaya untuk kecerdasan dan ketahanan tubuh, Indeks Ketahanan Pangan rendah, mayoritas Petani, Nelayan, dan Produsen Pangan lainnya belum sejahtera dimana sekitar 40 persen masih miskin,” jelasnya.
Selain itu, sektor pertanian, kelautan, perikanan dan peternakan masih rendah menyumbang kontribusi bagi perekonomian nasional (PDB, Nilai Ekspor, dll). “Sistem pertanian kita juga rentan terhadap Global Warming dan gejolak alam serta kurang Berkelanjutan,” tambahnya.
Atas dasar berbagai problem tersebut, Prof Rokhmin yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman itu memaparkan berbagai langkah kebijakan dan program yang dapat dilakukan mulai dari sarana produksi, produksi (on farm), industri pasca panen, konsumsi dan pasar domestik, system logistik, ekspor dan impor, peningkatan SDM hingga kebijakan politik ekonomi.
Kebijakan dan program sarana produksi meliputi Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi sarana produksi, Proteksi lahan pertanian existing dan pengembangan areal lahan pertanian seperti hal nya yang dilakukan di negara maju dimana lahan pertanian sangat diprotektif, Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi alsintan, dan Penyediaan modal, kredit perbankan yang relatif murah dan lunak.
Sementara pada tahapan produksi (on farm) beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: Revitalisasi (peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability) semua unit usaha existing, Ekstensifikasi sesuai Daya Dukung Wilayah, Diversifikasi spesies budidaya, “Jangan beras lagi, padi lagi,” ungkapnya.
Selain itu, Semua unit usaha menerapkan: (1) skala ekonomi, (2) Integrated Supply Chain Management System (ISCMS), (3) Teknologi Mutakhir (Industry 4.0), dan (4) Sustainable Development Principles, Revitalisasi dan pembangunan infrastruktur baru sesuai kebutuhan, Double Subsidy.
“Jangan sampai kita membantu petani, nelayan dalam on farm (produksi), tapi pasarnya kedodoran. Busuk itu bawang, pada busuk itu ikan, pada busuk itu jagung, itu gak boleh lagi seperti itu, berdosa,” tegasnya.
Terkait dengan kebijakan subsidi, menurut Prof Rokhmin berdasarkan pengalaman dan data penelitian yang pernah dilakukan, pemerintah jangan pernah mensubsidi pada input seperti benih, pupuk, alat tangkap itu akan lenyap karena akan menimbulkan kemalasan tapi pada output hasil petani atau nelayan.
“Misalnya biaya produksi padi Rp.8.000 tetapi kemampuan daya beli masyarakat 6.000, nah pemerintah harusnya membeli menampung hasil petani dengan harga 10.000 lalu menjualnya kepada masyarakat dengan harga 6.000. Dengan begitu masyarakat senang, petani sejahtera,” jelasnya.
Untuk program dan kebijakan pada tahap industri pasca panen, Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu mengatakan harus upaya peningkatan industri pengolahan dan kemasan hasil pertanian untuk menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan multiplier effects.
Program dan Kebijakan pada Konsumsi dan Pasar Domestik meliputi penurunan konsumsi beras perkapita via diversifikasi konsumsi karbohidrat non-beras: jagung, ubi jalar, sagu, shorgum, porang dan lain-lain. Sistem logistik dengan pergudangan (cold storage), transportasi, dan distribusi.
“Ganti mie berbahan baku gandum dengan mie berbahan baku pangan lokal, tingkatkan konsumsi ikan dan seafood, kendalikan konsumsi daging sapi,” ujarnya.
“Untuk bahan pangan yang produksinya lebih besar dari konsumsi nasional, No Import. Untuk bahan pangan yang produksinya kurang dari konsumsi nasional boleh impor. Sedangkan untuk bahan pangan yang produksi dapat ditingkatkan lebih besar konsumsi maka kebijakan impor sementara,” katanya.
