PARLEMEN

Puan: Kebijakan Pengendalian Covid-19 Harus Punya Aturan Jelas

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menerapkan aturan yang jelas dalam penanganan Pandemi Covid-19.

“Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian Covid-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin,” kata Puan, belum lama ini.

Politikus PDIP Ini juga mengingatkan, agar kebijakan tersebut juga harus dijalankan satu suara. Agar tak membuat rakyat bingung.

“Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan yang lainnya serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ungkap Puan.

Dia juga berharap, agar setiap lembaga pemerintahan bisa menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Komitmen Pelaksanaan Protokol Kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekan dan diperlihatkan oleh seluruh Lembaga Pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat,” kata Puan.

Recent Posts

SDN Utan Jaya Digembok, DPRD Kota Depok Tagih Janji Pemkot Kerahkan Aparat

MONITOR, Depok - Wali murid SD Negeri Utan Jaya kembali dibuat cemas. Itu setelah, gerbang…

1 jam yang lalu

DPR Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk…

4 jam yang lalu

Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok, Siap Bahas Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Kasus Toko Mama Khas Banjar

MONITOR, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir untuk mengawal penanganan kasus…

4 jam yang lalu

Kemenag Ingatkan Jemaah Jaga Kondisi Fisik untuk Menghadapi Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Direktur Bina Haji Kementerian Agama Musta’in Ahmad mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak…

7 jam yang lalu

DPR: Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos dan Militerisasi Anak Melanggar HAM!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial…

8 jam yang lalu