Wakil Gubernur DKI Jakarta A RIza Patria
MONITOR, Jakarta – Nama mantan Presiden Turki, Mustafa Kemal Ataturk, akan menjadi nama jalan di Ibukota. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pun meminta masyarakat Jakarta dapat menerima dan menghormati usulan perubahan nama jalan tersebut.
Namun demikian politisi Partai Gerindra ini, mengakui, ada beberapa kelompok masyarakat yang memberikan reaksi penolakan terhadap penggunaan nama Ataturk.
“Ini kan bagian kerjasama antar negara, kebetulan nama yang diusulkan dari mereka (Turki) Ataturk. Ya, kita harus saling menghormati, menghargai usulan itu,” kata Riza Patria di Balai Kota DKI Jarta, Senin (18/10).
Ia pun mengatakan, penamaan jalan Ataturk tersebut merupakan bagian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki.
“Nama presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno sudah menjadi salah satu nama jalan di Turki. Sekarang giliran kita yang memberikan kesempatan nama tokoh daripada pemerintah atau negara Turki di Indonesia, tepatnya di Jakarta,” terangya.
Ia pun meminta pendapat dari beberapa kelompok masyarakat, termasuk yang menolak juga harus dihormati untuk dipertimbangkan.
Pemerintah, lanjutnya, akan mencarikan solusi terbaik agar kerjasama Turki dan Indonesia bisa terus berjalan dengan baik.
“Insya Allah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik supaya baik bagi semua termasuk hubungan kita dengan pemerintah Turki menjadi baik,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungan penuh…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan olahraga bersama prajurit dan Pegawai…
MONITOR, Jakarta - Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta menjalin kerja sama…
MONITOR, Bali - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya percepatan penyaluran…
MONITOR, Jakarta - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 Kodim 1505/Tidore resmi ditutup oleh…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)…