Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI
MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) dirancang untuk menguatkan sistem pajak dan retribusi daerah (PDRD).
Penguatan itu dilakukan melalui penyederhanaan struktur, perluasan basis, menjaga iklim investasi, dan sinkronisasi peraturan.
Selain itu, dikatakan Sri Mulyani, RUU HKPD akan mendukung kerja bersama APBN dan APBD dengan mengedepankan kinerja. Perlu diketahui, RUU HKPD sudah disiap dibahas oleh pemerintah bersama DPR.
“Dengan telah diserahkannya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) kepada Pemerintah maka Komisi XI DPR dan Pemerintah telah siap untuk segera menyelesaikan RUU HKPD ini,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Selasa (21/9/2021).
MONITOR, Jakarta - Kabar baik bagi para pelaku usaha dan eksportir. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Menteri…
MONITOR, Jakarta - Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan angka tersebut sudah memenuhi 22,36% dari total…
MONITOR, Jakarta - Produk-produk dekorasi rumah Indonesia berhasil mencatatkan potensi transaksi sebesar USD 295,74 ribu…
MONITOR, Jakarta – Peringatan Hari Kartini di Pertamina bukan hanya mengangkat semangat perempuan untuk berkarya, tetapi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian proaktif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri agar…