MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hari ini, Selasa (21/9/2021) memenuhi panggilan KPK, untuk dimintai keterangan terkait pengadaan lahan di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur (Jaktim).
Terkait pemanggilan Anies tersebut, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meyakini KPK akan transparan, dan profesional dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.
“Saya yakin KPK akan profesional. Tentunya KPK tidak boleh bekerja berdasarkan orderan atau pesanan dari pihak manapun,” ujar Wibi dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (21/9/2021).
Disampaikan Wibi, kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah itu sebagai saksi dalam kasus yang sedang ditangani KPK, adalah bukti Anies taat pada hukum.
“Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetapi yang pasti, kehadiran Pak Anies ke KPK adalah bukti dirinya taat hukum, dan menghormati penegak hukum,” kata politisi muda ini.
Ia juga berharap agar kasus ini dapat diungkap tuntas oleh KPK, dan memastikan seluruh yang terlibat mendapatkan hukuman.
“Tentu KPK memiliki tugas untuk membongkar siapa saja yang bermain, atau terlibat. Apalagi, di KPK ini kan tidak ada istilah SP3. Jadi saya harap ini dapat diusut tuntas,” kata Wibi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).
Anies datang dalam kapasitasnya sebagai saksi, orang nomor satu di ibu kota itu akan dimintai keterangan untuk eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles, yang kini berstatus tersagka kasus suap pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.
