PARLEMEN

Nakes di Kiwirok Diserang, Komisi IX: Ini Tidak Boleh Dibiarkan

MONITOR, Jakarta – Kasus penyerangan brutal terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, oleh sekelompok separatis teroris menuai kecaman dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

Netty pun mempertanyakan langkah pemerintah menindaklanjuti kasus penyerangan tersebut, agar bisa diusut secara tuntas.

“Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka  berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan,” tegas Netty melalui keterangan persnya, Minggu (19/9/2021).

Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah. “Perlindungan dan  jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk  WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara,” terangnya.

Apalagi, sambung Netty, saat ini kita sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes-lah yang menjadi garda terdepan. “Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapundan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan,” lanjut Netty.

Jadi, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.

“Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Pastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai dari pemerintah. Mereka perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis. Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman,” tutup Legislator Fraksi PKS itu.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

11 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

11 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

21 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

21 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

1 hari yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

1 hari yang lalu