MEGAPOLITAN

Polemik Program Wifi, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa Ancam Demo Balaikota

MONITOR, Jakarta – Dugaan adanya penyimpangan anggaran dalam sewa Wifi untuk siswa didik di Jakarta yang terdampak Covid-19, kini jadi perhatian. Bahkan, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa mendesak pihak BPK dan KPK untuk ‘memplototi’ anggaran pengadaan Wifi tersebut.

“Kami akan menggelar aksi demo mendesak BPK dan KPK agar dalami indikasi kerugian negara pada anggaran pengadaan Wifi ini, dimana anggaran ini diusulkan oleh Diskominfotik DKI Jakarta dengan nilai Rp 15,46 miliar,” ujar Jenderal Lapangan Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa, Ifand. W, dalam keterangannya kepada MONITOR, Rabu, (8/9).

Dikatakanya, Gerakan Lintas Aktivis Mahasiswa juga melihat sudah ada temuan BPK DKI pada 2020, terkait kegiatan penataan, pengembangan dan pengelolan metropolitan area network yang memboroksan keuangan daerah dalam APBD DKI.

“Jelas tak masuk akal untuk menyewa Wifi perbulan /titik mencapai Rp 6,2 juta,” terangnya.

Untuk itu, Kadiskominfotik DKI harus bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran Wifi ini. Sebab angaran tersebut diusulkan melalui Diskominfotik.

Agar tercipta Good Governance dan Clean Governance dalam berjalannya pemerintahan, Ia pun mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengevaluasi jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola uang negara.

Diketahui, Program Wifi untuk siswa didik di Jakarta yang terdampak Covid-19 disoal. Pasalnya, anggaran yang diajukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI sebesar Rp 15.463.048.956 dalam APBD Perubahan 2020, dinilai tidak wajar dan cendrung pemborosan.

Dalam program Wifi ini, Diskominfotik DKI Jakarta mengusulkan anggaran sewa untuk 50mbps seharga Rp 6,2 juta/bulan/titik.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

2 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

2 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

3 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

5 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

6 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

7 jam yang lalu