SOSIAL

Renovasi Rumah Warga Prasejahtera, Kemensos Tuai Pujian

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyambut baik bantuan Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Kementerian Sosial RI bagi 134 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal.

Bukhori mengatakan, respons cepat Kementerian Sosial dalam menanggapi advokasi yang diajukan olehnya bagi kepentingan warga di daerah pemilihan (dapil), menunjukan kinerja Kementerian Sosial yang proaktif dalam merespons aduan masyarakat.

“Terima kasih telah menindaklanjuti advokasi kami dengan respons yang memadai. Warga sangat senang mendapati keluhan dan aspirasi mereka berhasil didengar oleh negara. Maka perlu saya sampaikan, kerja tanggap Kemensos patut diapresiasi,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Ditjen PFM) telah menyalurkan bantuan sosial Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi 134 KPM dengan total nilai bantuan sebesar Rp 2,68 miliar.

Rinciannya, sebanyak 42 KPM di Kota Semarang menerima bantuan senilai Rp 840 juta. Kemudian 19 KPM di Kabupaten Semarang menerima sebanyak Rp 380 juta, dan yang terakhir sebanyak 73 KPM di Kabupaten Kendal memperoleh bantuan senilai Rp 1,46 miliar. Acara serah terima bantuan ini diadakan di Kabupaten Semarang bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Menteri Sosial Risma beserta Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf (4/9/2021).  

Politisi daerah pemilihan Jawa Tengah 1 ini berharap, kerjasama yang baik antara Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR bisa berlangsung secara berkesinambungan. Dirinya menilai, usaha memecahkan segudang permasalahan sosial di tengah masyarakat tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan dengan kerja kolosal antar lembaga penyelenggara negara.

“Tolong menolong dalam kebaikan adalah nilai yang selaras dengan ajaran agama. Spirit ini yang coba kami amalkan melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR RI dalam menjawab berbagai persoalan sosial di masyarakat. Kami mendukung setiap kebijakan Mensos yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat yang dilakukan dengan cara-cara tepat,” pungkasnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

4 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

5 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

9 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

10 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

14 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

14 jam yang lalu