Legislator PKS Nilai Rencana Vaksin Berbayar Tidak Pantas

MONITOR, Jakarta – Rencana komersialisasi vaksin Covid 19 dosis ketiga oleh pemerintah dinilai tidak pantas. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan hal tersebut tidak pantas dilakukan pemerintah di tengah pandemi dan tidak sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Legislator PKS ini menilai, wacana ini menunjukkan pemerintah belum memahami kondisi masyarakat ditengah terpaan pandemi.

“Selagi status pandemi belum berubah vaksin tidak boleh berbayar karena vaksin barang publik, belum lagi ekonomi masyarakat sedang tertekan,” ujar Anis Byarwati, dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021).

Anis menjelaskan, upaya komersialisasi vaksin saat situasi pandemi Covid-19 yang merupakan bencana nasional secara etika tidak pantas. Seharusnya, pemerintah fokus menyelesaikan percepatan uji coba vaksin dalam negeri untuk segera diproduksi secara massal.

“Selesaikan produksi vaksin secara mandiri. Percepatan uji coba produksi vaksin buatan dalam negeri harus segera diselesaikan demi menghadapi ketimpangan vaksinasi Covid-19 jangka Panjang,” pintanya.

“Selama ini fokus pemerintah kepada vaksin juga tidak berimbang dengan strategi dasar 3T (testing, tracing dan treatment) yang menjadikan PPKM selama ini kurang efektif,” tegasnya.