Dihadapkan dengan Hiperendemi, Sudah Siapkah Indonesia?

MONITOR, Jakarta – Istilah Hiperendemi santer di telinga masyarakat. Melalui media sosial, istilah itu mulai diperbincangkan oleh khalayak. Lantas apa itu hiperendemi.

Dilansir dari berbagai sumber, istilah itu Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, hiperendemi pengertiannya merujuk pada kehadiran wabah secara terus-menerus dalam suatu wilayah. Selain itu, wilayah disebut mengalami hiperendemi saat wabah atau penyakit memiliki kasus sangat banyak dan mudah terdeteksi di populasi.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan, hiperendemi pengertiannya merujuk pada kehadiran wabah secara terus-menerus dalam suatu wilayah. Selain itu, wilayah disebut mengalami hiperendemi saat wabah atau penyakit memiliki kasus sangat banyak dan mudah terdeteksi di populasi.

Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dinilai masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, para ahli menilai Indonesia bakal berstatus hiperendemi.

“Indonesia kelihatannya akan mengalami long pandemi,” ujar Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra.

Padahal, banyak negara lain sudah mulai mengalami penurunan kasus dengan aktivitas yang mulai kembali normal. Misalnya perhelatan olahraga yang tetap mengizinkan banyak penonton. Sementara di Indonesia masih belum.

“Kalau saja pandemi itu akan dicabut oleh WHO setelah mengevaluasi pengaruhnya di dunia di berbagai benua dan negara, Indonesia ya potensial terjadi hiperendemi ya,” lanjutnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah mewanti-wanti bahwa masyarakat bakal hidup berdampingan dengan Covid-19. Karena itu, penerapan protokol kesehatan harus tetap berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Selain Covid-19, Indonesia juga berhadapan dengan dengan hiperendemi Tuberkulosis
(TB atau TBC). Setiap tahun, Indonesia masuk ranking tiga besar negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia.

“Terkait statement bahwa kita akan hidup bersama Covid-19, bukan hal yang baru. Ribuan tahun manusia hidup dengan penyakit menular, bahkan 17 bulan ini kita sudah hidup bersama Covid-19. Biasa saja itu, bukan sesuatu yang aneh,” ujar ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), dr Masdalina.

Butuh perencanaan

Salah satu pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI), Hermawan Saputra, mengusulkan pemerintah untuk mempersiapkan perencanaan secara menyeluruh sebelum memasuki fase Hiperendemi terkait Covid-19. Ia mengatakan pemerintah tak cukup hanya hanya menyiapkan protokol kesehatan.

“Negara kita potensial menjadi hiperendemi, road map-nya harus menyeluruh,” kata Hermawan.

Ia menilai,permasalahan pandemi Covid-19 itu kompleks. Hermawan mengatakan yang dihadapi bukan hanya penambahan kasus paparan SarS-CoV-2, melainkan penyakit penyerta atau komorbid pasien yang bisa memperkeruh kondisi.

Hermawan menyoroti berbagai penyakit yang dianggap berisiko tinggi saat tertular SarS-CoV-2. Di antaranya stroke, jantung, gagal ginjal, tuberkolosis, malaria dan diabetes. Ia mengatakan, pemerintah harus menyiapkan road map yang mengacu pada ketahanan kesehatan di masyarakat.

“Road map bukan hanya Covid-nya, tapi menyangkut risiko penyakit lain yang menjadi faktor yang memperburuk keadaan,” ujarnya.

“Kalau bicara kesehatan itu, dalam road map seolah hanya rumah sakit, dokter, dokter spesialis, klinik. Padahal upaya ketahanan kesehatan masyarakat itulah yang menjadi hulu,” kata Hermawan menambahkan.

Jalankan prokes ketat
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk terbiasa hidup dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 ketat dan disiplin. Pasalnya analisa dari sejumlah ahli kesehatan atau epidemiolog bahwa kekebalan komunal (herd immunity) dari virus Covid-19 akan sulit tercapai akibat mutasi virus Corona.

“Saya berharap masyarakat akan terus terbiasa hidup bersama protokol kesehatan dalam menghadapi virus Covid-19 yang diprediksi akan ada di tengah-tengah kita untuk waktu lama,” ujar Puan.

Munculnya varian delta bahkan disebut menurunkan efikasi vaksin Pfizer dan Moderna yang nilainya cukup besar, yakni dari angka 90-an persen menjadi sekitar 60-70 persen. Padahal, kata Puan, terjadinya herd immunity dipengaruhi oleh efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang telah divaksin secara lengkap.

“Apalagi mutasi-mutasi virus Covid terus terjadi, termasuk yang baru saja teridentifikasi munculnya varian baru Corona, yakni varian lambda,” kata Puan Maharani.

Meski begitu, Puan menyebut bukan berarti vaksinasi Covid tidak efektif untuk
dilakukan. Hanya saja, ia meminta masyarakat menyiapkan diri apabila Covid-19 berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi.

“Vaksin memang tidak akan membuat tubuh kebal dari virus. Tapi dengan mendapatkan vaksin, tingkat risiko menjadi lebih kecil saat kita terpapar Covid-19. Sama dengan jenis penyakit-penyakit virus lain yang hingga saat ini tidak bisa hilang,” jelas Puan Maharani.

Vaksin sebagai bentuk perlindungan komunal (herd protection), mulai dari keluarga sampai komunitas, termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki komorbid dan tidak bisa mendapat vaksin.

“Virus Covid-19 sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Dengan mendapatkan vaksin, harapannya tubuh memiliki antibodi untuk melawan virus ini sehingga semakin sedikit orang yang terpapar Covid, yang artinya semakin sedikit pula kemungkinan penularan terjadi kepada mereka yang berada dalam kategori rentan,” jelas Puan Maharani.