Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso.
MONITOR, Jakarta – Partai Demokrat DKI Jakarta ikut menyoroti soal usulan hak interpelasi yang akan digunakan sejumlah anggota DPRD DKI, terkait penyelenggaraan balapan Formula E yang dipaksakan untuk digelar tahun depan.
Seolah menyindir Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Santoso, mengatakan, kalau seorang pemimpin harus punya kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya.
“Persoalannya adalah, bukan interpelasi digulirkan atau tidak. Tapi dalam kondisi pandemi Covid-19 seorang pemimpin harus punya kepekaan terhadap penderitaan rakyatnya dan tidak menggunakan anggaran APBD diluar kepentingan masyarakat,” ujar Santoso dalam keterangannya kepada MONITOR, Minggu (22/8).
Menurut Santoso, uang APBD berasal dari rakyat yang diambil dari pajak rakyat. Jadi sudah seharusnya dikembalikan kepada rakyat melalui program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat langsung.
Apalagi kata Anggota DPR Komisi III ini, dalam kondisi pandemi Covid -19 yang menyebabkan ambruknya ekonomi dan daya beli masyarakat, hal ini harus menjadi perhatian serius.
“Nah disini, posisi Partai Demokrat akan selalu bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Dijelaskannya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke tiga dunia, harus menunjukan bahwa demokrasinya bukan hanya melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) saja.
Namun filosofi demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat harus diimplementasikan oleh para pemimpin dan penentu kebijakan.
“Itulah hakekat dari demokrasi yang diinginkan rakyat, bukan semata-mata keinginan pemimpin yang dipilih rakyat saja, namun mengingkari apa yang diinginkan rakyatnya,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus…
MONITOR, Tangerang - Forum Silaturahmi & Komunikasi Antar Masjid-Mushalla (FOSKAM) se-Tangerang Raya “menghadiahi” 1 unit…
MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…
MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…
MONITOR, Jakarta - Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025…
MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara terkait pengerahan pengamanan TNI di Kejaksaan…