Pentingnya Infrastruktur Kesehatan untuk Hidup Berdampingan dengan Pandemi

MONITOR, Jakarta – Beragam pertanyaan bermunculan mengenai kapan pandemi ini akan berakhir. Ada beberapa pendapat bahwa kita akan hidup berdampingan dengan pandemi.

Ada pula pengamat mengatakan bahwa tahun depan pandemi akan menjadi endemi. Terbaru Singapura menyatakan bakal hidup bersama pandemi.

Pertanyaan itu belum bisa terjawab bahkan sulit untuk dijawab. Indonesia yang merupakan salah satu negara tertinggi penularan Covid-19 seharusnya
mempersiapkan skenario terburuk dari pandemi ini. Salah satunya dengan menyiapkan infrastruktur kesehatan yang memadai.

Dengan begitu, masyarakat mungkin mampu hidup berdampingan dengan virus Covid-19. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia mengingatkan pemerintah untuk segera membangun infrastruktur kesehatan sebagai penunjang dalam menghadapi Covid-19.

“Di tengah prediksi Covid-19 akan berubah status dari pandemi menjadi endemi (virus tidak akan berakhir menghilang sepenuhnya), pemerintah harus menyiapkan roadmap atau rencana jangka panjang mempersiapkan ketahanan kesehatan masyarakat,” kata Puan.

Meskipun virus masih tetap ada, nantinya angka perawatan dan kematian pasien Covid-19 akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap modifikasi perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Maka ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan, baik infrastruktur fisik berupa bangunan rumah sakit, puskesmas, klinik, apotik, obat-obatan, termasuk juga penunjang lainnya,” jelas Puan.

Pemerintah harus segera memastikan ketersediaan infrastruktur non fisik yakni tenaga medis di rumah sakit, puskesmas, klinik, serta aksebilitasnya. Infrastruktur kesehatan adalah salah satu faktor kunci untuk tercapainya pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk dalam menghadapi virus Corona.

“Tentunya ini harus dilakukan secara merata dan berkeadilan. Baik itu di perkotaan, hingga menyentuh pelosok-pelosok desa. Negara harus hadir bagi seluruh rakyat Indonesia sampai ke penjuru Tanah Air,” tegas Puan.

Ketahanan kesehatan perlu adanya partisipaso dan didukung oleh kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat menjadi kunci terpenuhinya ketahanan kesehatan. Masyarakat jangan pernah kendor menerapkan protokol kesehatan, termasuk sadar melakukan perlindungan diri dan keluarga.

“Kesadaran masyarakat ini harus terus diingatkan oleh pemerintah dalam setiap kesempatan dan di semua lini kehidupan,” tegas Puan.

Anggaran Dalam pidato MPR 2021, Presiden Joko Widodo mengusulkan anggaran infrastruktur tahun 2022 sebesar Rp 384,8 triliun atau 14,2% dari total belanja sementara anggaran kesehatan yang diajukan Rp 255,3 triliun, atau 9,4% dari belanja.

Pemerintah akan kembali bergerak aktif menggerakan pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 meskipun kemungkinan pandemi Covid-19 masih ada pada tahun depan. Niat pemerintah untuk kembali menggerakan pembangunan infrastruktur tercermin dari naiknya alokasi anggaran infrastruktur.

Anggaran tersebut bahkan diajukan lebih besar daripada anggaran
kesehatan. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan rakyat (DPR), hari ini (16/8). pemerintah mengajukan alokasi anggaran infrastruktur 2022 sebesar Rp 384,8 triliun atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Sementara, anggaran
kesehatan hanya sebesar Rp 255,3 triliun.

“Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPR.

Ambisi untuk membangun infrastruktur sudah didengungkan sejak Jokowi mencalonkan presiden pada periode pertama yakni 2014-2019. Dalam pelantikannya sebagai presiden pun, Jokowi kemudian menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai agenda utama.

Sejumlah proyek atau rencana infrastruktur ambisius sudah dilakukan atau tengah direncakan Jokowi, mulai dari pembangunan Trans Papua hingga rencana memindahkan ibu kota.

Pada masa pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur melonjak menjadi Rp 400 triliun pada 2017, hampir dua kali lipat dibandingkan yang pernah dialokasikan presiden-presiden sebelumnya.

Berdasarkan draft Nota Keuangan Tahun 2022 disebutkan bahwa anggaran infrastruktur di antaranya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun, akses sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan irigasi seluas, perbaikan bidang konektivitas dalam bentuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan sepanjang, pembangunan jalur kereta api, dan pembangunan bandara baru, pembangunan di bidang energi dan ketenagalistrikan dalam bentuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga.