MONITOR, Jakarta – Pendidikan dan pelatihan (Diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan pegawai KPK dinyatakan telah selesai pada hari jumat kemarin. Dalam penutupan Diklat di Universitas Pertahanan, sebanyak 18 pegawai KPK dinyatakan lulus menjalani Diklat tersebut. Mereka pun akan diusulkan agar diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad Aron Hariri menilai pegawai KPK yang lulus Diklat tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mencintai lembaga KPK dan mengendepankan amanat pemberantasan korupsi dalam UU dari pada ego pribadi.
“Kita semua patut menyampaikan selamat dan rasa hormat,” kata Aron dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/8/2021).
Menurut Aron, diklat bela negara dan wawasan kebangsaan pegawai KPK juga merupakan implementasi arahan Presiden Jokowi pada bulan Mei lalu. “Arahan presiden, bila ada kekurangan maka perlu dilakukan perbaikan di level individu maupun organisasi. Artinya ada kemantapan pegawai KPK untuk mengabdikan diri di lembaga anti korupsi tersebut,” katanya.
Aron menerangkan pengabdian di lembaga antirasuah hakikatnya adalah wujud bela bangsa dan bela negara. Peralihan pegawai KPK juga merupakan amanat UU. “Artinya dalam praktik sehari-hari menjalankan tugasnya, semua insan KPK harus menjadikan amanat konstitusi sebagai satu-satunya pegangan. Tidak boleh goyah diintervensi apalagi hanya karena opini,” terangnya.
“Peralihan pegawai KPK menjadi ASN juga harus dilihat sebagai pematangan sistem kepegawaian dan menejerial SDM di KPK. Fakta adanya friksi-friksi yang mendominasi di internal KPK pada periode lalu harus dan tidak boleh kembali terjadi lagi,” tambahnya.
Aron menegaskan sistem kepegawaian dan menejerial yang lebih mapan menjadi tuntutan bagi KPK bekerja lebih optimal sesuai UU dan harapan masyarakat. “Masyarakat pun pasti akan mengawasi terus kerja-kerja KPK,” pungkasnya.
