MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat akibat adanya pembatasan pergerakan secara fisik, baik aktivitas sosial maupun ekonomi.
Untuk itu, ia pun mengingatkan bahwa APBN pun harus ikut serta beradaptasi dengan teknologi saat ini.
“APBN yang bekerja untuk masyarakat juga harus beradaptasi. Penerimaan negara pun harus mampu mengikuti perkembangan TIK,” kata Sri Mulyani, Kamis (19/8/2021).
Ia pun mengingatkan jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang bertanggung jawab akan penerimaan negara, tidak boleh lengah dan harus dapat meningkatkan peformanya melalui berbagai inovasi.
“Dengan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi DJP saat ini, dimana kegiatan ekonomi sudah bergeser ke dunia digital dan transaksi ekonomi menjadi tanpa batas, maka data-data yang dihasilkan dari transaksi ekonomi digital memiliki banyak manfaat jika bisa dianalisa dengan baik,” terang Sri Mulyani.
Sri Mulyani menekankan DJP harus memiliki keahlian, kebijakan, dan juga kemampuan untuk melihat potensi pajak yang legitimate. Penggalian potensi tetap dilakukan, namun pada saat yang sama harus dapat menjaga kerahasiaan agar dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada DJP.
Dari data tersebut, ia berharap DJP harus mampu memberikan pelayanan pajak yang lebih baik, memungut pajak secara adil dan efisien untuk membangun ekonomi Indonesia.
