Anies ‘Digoyang’ Interpelasi, Ini Kritik Politikus Gerindra

MONITOR, Jakarta – Sebagai Partai pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017 lalu, Partai Gerindra mengharapkan agar PDIP dan PSI mengurungkan niatnya untuk menggunakan hak interpelasi.

“Untuk menyoroti atau memprotes kebijakan-kebijakan Pemprov DKI terutama dalam penggunaan anggaran daerah yang dirasa kurang pas atau kurang sesuai, apa gak bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih komunikatif dan kordinatif,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Maulani, dalam keterangannya kepada MONITOR, Rabu (19/8).

Namun demikian kata Rani, interpelasi adalah hak yang melekat pada anggota dewan di fraksinya masing-masing.

“Jadi kalau pun ada fraksi yang mau melakukan interpelasi ya silahkan saja, asalkan sesuai mekasnisme dan aturan yang ada,” jelasnya.

Secara pribadi, Rani mengakui kalau pehelatan Formula E memang kurang tepat digelar saat pandemi belum beranjak dari Indonesia khususnya Jakarta.

“Kalau menurut saya pribadi, Formula E kurang pas bila dilaksanakan di 2022 mengingat situasi pandemi belum tahu kapan berakhir. Hanya saja kan hal itu bukan hak saya untuk memutuskan,” ungkapnya.

Menurutnya, keputusan tersebut pastinya melibatkan banyak pihak. “Kita dorong saja pihak Pemprov DKI menjelaskan situasi dan urgensinya apa dalam penyelenggaraan Formula E ini. Sambil mengingatkan kalau masih ada hal lain yang masih bisa lebih difokuskan terutama dalam penanganan pandemi,” terangnya.

Ditegaskannya, dalam situasi pandemi seperti saat ini, anggaran memang sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita kasih kesempatan dulu Pak Gubernur beserta jajarannya memaparkan dan menjelaskan ke kita perihal kegiatan tersebut. Kita ajak berdiskusi dengan baik agar kita bisa menyampaikan juga bila ada hal-hal yang menjadi keberatan-keberatan kita sebagai anggota DPRD yang mewakili masyarakat,” pungkasnya.