Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Sejumlah fraksi di DPRD DKI kini sedang gencar menggalang kekuatan untuk menggunakan hak interpelasi terkait penolakan penyelenggaraan balapan Formula E yang dipaksakan untuk digelar tahun depan oleh Pemprov DKI.
Menyikapai hal itu, Fraksi PAN angkat bicara. Melalui Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, Fraksi PAN menyatakan, tak elok kalau hak interpelasi dilakukan hanya untuk menghentikan kegiatan Formula E.
“Interpelasi memang hak semua anggota dewan. Bisa digunakan kapan saja. Namun menginterpelasi Pemprov DKI soal Formula E, saya pikir kurang tepat,” ungkap Zita dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR.
Menurutnya, kalau ditarik ke belakang, tahapan rencana penyelenggaraan Formula E sudah melalui proses panjang. Dimulai dari kajian Konsultan, hingga adanya persetujuan dari DPRD.
“Oleh karena itu, rasanya kurang elok kalau sesuatu sudah kita sudah sepakati bersama, kemudian kita juga yang mempermasalahkannya,” ujarnya.
Lanjutnya, sejauh ini, DKI Jakarta, sudah cukup baik dalam penanganan Covid-19. Itu bisa dibuktikan dengan vaksinasi yang melebihi target yang dicanangkan presiden.
“Bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih mampu memberi bantuan ke warga yang terdampak Covid,” tegasnya.
Sehingga tidak bisa dikatakan kalau Formula E membebani APBD, mengganggu penanganan Covid-19. Sebab saya yakin Pak Anies sudah memperkirakan semuanya.
“Saya pribadi berharap dan mengajak, dari pada kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, bahu membahu membantu penanganan Covid-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat komitmennya dalam memacu pengembangan industri otomotif nasional,…
MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap manajemen pengelolaan pendidikan di…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, telah merampungkan serangkaian…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan dukungan terhadap kebijakan larangan…
MONITOR, Jakarta - Pelindungan terhadap jemaah haji reguler, haji khusus, maupun umrah merupakan bagian dari…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar merencanakan pembangunan Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara…