Gali Informasi Akurat, Pansus KBN akan Hadirkan Ahok dan Anies

MONITOR, Jakarta – Kalangan anggota DPRD DKI, kembali menggelar rapat pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam rapat kali ini, semua anggota pansus sepakat untuk menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Untuk mendapatkan informasi yang akurat, kami kira tidak ada salahnya kita mengundang Pak Ahok dan Pak Anies dalam rapat pansus berikutnya,”ujar anggota pansus KBN, Inggard Joshua, yang diamini semua anggota pansus dalam rapat pansus KBN di Gedung DPRD DKI, Rabu, (18/8)

Menurut Inggard, pansus KBN dibentuk untuk memperjuangkan hak Pemprov DKI Jakarta di wilayah Pesisir Utara, khususnya dikawasan Merunda. Oleh karena itu, untuk menghasilkan informasi yang akurat, pansus perlu menggali semua informasi dari sumber yang benar terkait persoalan yang terjadi di Marunda antara PT KBN, PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Karya KCN.

Senada dengan Inggard, anggota pansus lainnya Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, mengatakan, pansus memang bisa menggali informasi dari mana saja termasuk dari mantan Gubernur DKI Jakarta.

“Bahkan agar pansus ini tidak mengganggu program strategi dari pemerintah pusat, tak ada salahnya juga menghadirkan perwakilan dari pemerintah pusat seperti, Kementerian Hukum dan HAM (Kemhumkam), Dirjen Perhubungan Laut dan Kementerian BUMN,”terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus KBN, Pandapotan Sinaga mengatakan, tak hanya mantan dan Gubernur DKI yang akan dihadirkan dalam rapat berikutnya, tapi sejumlah instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan turut dihadirkan.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta, membentuk pansus KBN karena adanya permasalahan dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Proyek tersebut sempat terhenti karena ada sengketa hukum antara KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Untuk mencari tahu duduk perkara sebenarnya, apa yang terjadi dengan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda antara PT KBN dengan KCN, sejumlah pihak akan dihadirkan untuk dimintai penjelasan dan klarifikasinya.