POLITIK

Maraknya Baliho, Bukti Elit Politik Tak Peka Saat pandemi

MONITOR, Jakarta – Ditengah situasi pandemi covid-19 yang belum juga mereda, baliho para elit partai politik sudah bertebaran menunjukkan kesiapannya dalam melakukan manuver politik dalam rangka mencari dukungan kepentingan pemilihan serentak nasional 2024.

Melihat fenomena ini, Neni Nur Hayati selaku Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia justru menilai pemandangan tersebut sangat tak elok apalagi disaat kondisi pandemi memburuk.

“Elite politik malah melakukan hal-hal yang diluar nalar. Pemasangan baliho siapapun sangat membuat ruang publik kita menjadi sesak dan sama sekali tidak ada urgensinya,” kritik Neni Nur Hayati, Sabtu (14/8/2021).

Dikatakan Neni, pemasangan baliho itu hanya semata-mata untuk pencitraan, menaikkan popularitas demi kepentingan Pemilu 2024. Padahal menurutnya, semarak pemasangan baliho itu hanya akan menjadi sampah visual.

Faktanya, kata Neni, di beberapa kabupaten/kota, baliho Puan dicoret-coret warga. Menurutnya hal ini menandakan bahwa dimata warga, pemasangan baliho itu tak lain hanya sebatas iklan. Publik memaknai iklan tersebut hanyalah sebatas janji belaka.

“Para elite politik hanya datang dan memberikan janji dalam menjelang momentum pemilihan serta kepentingan politik. Sama sekali tidak ada kontribusi konkrit yang dilakukan oleh elite politik di era pandemi ini,” tutur Neni.

Puan misalnya, Neni mengkritisi kinerja Legislator PDI Perjuangan itu dalam aspek pengarusutamaan kepentingan perempuan dan anak di era pandemi. Ia menilai strategi menyapa rakyat melalui baliho sama sekali tak memberikan dampak positif apapun.

“Strategi komunikasi politik yang kurang efektif. Tidak membuka dan memberikan ruang dialog kepada masyarakat melalui komunikasi. Padahal jalan dialog ini sangat baik apalagi mendengarkan keluh kesah rakyat. Bukan melalui benda mati yang memperlihatkan narsisme. Baliho itu hanya iklan,” tegas aktivis Nasyiatul Aisyiyah Jaba Barat ini.

Ia pun berharap pemimpin seharusnya memiliki kemampuan mendengarkan yang baik, dan itu menjadi keterampilan yang lebih penting dari berbicara dan memasang iklan politik.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

36 menit yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

3 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

4 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

4 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

5 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

9 jam yang lalu