PEMERINTAHAN

Menkes Akhirnya Cabut Aturan Vaksinasi Berbayar

MONITOR, Jakarta – Pemerintah telah resmi mencabut aturan vaksinasi Gotong Royong berbayar. Kebijakan vaksin berbayar ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin dalam keterangan persnya menjelaskan, vaksinasi yang diselenggarakan perusahaan hanya boleh menggunakan vaksin Sinopharm.

Ini seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 23/2021 yang mengatur soal vaksinasi Covid-19, perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan No. 19/2021 yang ditandatangani pada 28 Juli 2021.

Selain itu, didalam aturan terbarunya menyebutkan bahwa seluruh penerima Vaksin Gotong Royong atau vaksin mandiri seperti karyawan, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga tidak dipungut bayaran/gratis.

“Dengan perubahan ini, maka pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap sama dengan mekanisme sebelumnya, yakni diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui Program Vaksinasi Nasional Covid-19 dan Program Vaksinasi Gotong Royong melalui perusahaan,” ujar Budi Gunadi dalam siaran persnya, Senin (9/8/2021).

Selain hanya menggunakan vaksin berjenis Sinopharm, Budi juga menjelaskan vaksinasi mandiri ini menyasar sekitar 7,5 juta penduduk usia di atas 18 tahun.

Recent Posts

Puan: Gelombang PHK di Bali Bukti Sektor Ketenagakerjaan RI Tengah Rapuh, Pemerintah Harus Bertindak Nyata

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian serius terhadap gelombang pemutusan hubungan…

1 jam yang lalu

14 Asrama Haji Siap Sambut Kepulangan Jemaah

MONITOR, Jakarta - Operasional penyelenggaraan haji saat ini memasuki fase pemulangan, tercatat 8.826 jemaah haji…

1 jam yang lalu

Perluas Wawasan Global Mahasiswa, Universitas Islam Depok gelar Program Student Mobility ke Malaysia dan Thailand

MONITOR, Kualalumpur - Universitas Islam Depok (UID) kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi muda berwawasan…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Konektivitas UMKM dengan Industri Besar Melalui Skema Holding

MONITOR, Jakarta - Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bagus…

3 jam yang lalu

Kebijakan Imigrasi Trump Keras, BKSAP DPR Usul RI Buat Satgas Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti…

4 jam yang lalu

Puan Harap Kenaikan Gaji Hakim Jadi Motivasi Reformasi Sistem Kehakiman Secara Menyeluruh

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang…

4 jam yang lalu