PEMERINTAHAN

Terungkap, ini Alasan Jokowi Tolak Terapkan Lockdown

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Indonesia tampak keberatan menerapkan kebijakan lockdown ditengah pandemi tahun kedua. Rupanya, ada banyak pertimbangan yang diperhatikan pemerintah dalam menetapkan status masa PPKM darurat.

Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya melihat secara langsung kondisi masyarakat di daerah-daerah. Mereka menjerit dan mengeluhkan sulitnya akses ekonomi ketika PPKM ini diperpanjang berulang kali.

Bagi Jokowi, kebijakan PPKM darurat yang telah dijalankan beberapa pekan lalu merupakan pilihan yang sulit, namun harus diambil.

“Pemerintah pun mengambil keputusan yang sangat sulit dengan menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Mengapa bukan lockdown? PPKM Darurat yang berlaku kemarin ini pun sebenarnya semi-lockdown,” terang Jokowi di Istana Negara.

“Dapat Anda bayangkan, masih status semi itu saja, ketika saya masuk ke kampung, ke daerah, semuanya menjerit, meminta untuk dibuka,” sambungnya lagi.

Dijelaskan Jokowi, berdasarkan data yang diterima, sepanjang Januari hingga Mei kemarin, situasi Covid-19 di tanah air sudah mulai melandai. Kegiatan perekonomian juga mulai bergairah.

“Jadi, kita tetap menangani sisi kesehatannya, di saat yang sama aktivitas perekonomian dibuka perlahan,” ujar Jokowi.

Lebih jauh, ia mengungkapkan kondisi penurunan kasus Covid-19 sudah terlihat di sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa. Namun yang patut waspadai saat ini, kata Jokowi justru peningkatan kasus di luar Pulau Jawa.

Recent Posts

Laba Tembus Rp1,9 Triliun Pada Semester I 2026: Jasa Marga Kian Perkuat Ekosistem Jalan Tol Nasional

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…

12 jam yang lalu

Muktamar NU Memanas; 9 Ulama Jadi Penentu, Hery Haryanto Azumi Berpeluang jadi Jalan Tengah

MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…

1 hari yang lalu

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

2 hari yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

2 hari yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

3 hari yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

3 hari yang lalu