Presiden Ri Joko Widodo/ dok: Setkab.go.id
MONITOR, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dari tanggal 26 Juli hingga tanggal 2 Agustus 2021.
Kebijakan tersebut diambil setelah Presiden dan jajarannya mempertimbangkan sejumlah hal, baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, hingga dinamika sosial.
“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021,” kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana, Minggu (25/7/2021) kemarin.
Kendati PPKM dilanjutkan, namun orang nomor wahid di Indonesia ini menyatakan pemerintah berupaya memberikan sejumlah penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat. Penyesuaian ini, kata Jokowi, dilakukan secara bertahap dan ekstra hati-hati.
“Kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap,” terang Jokowi.
Lebih jauh ia mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap kemungkinan munculnya varian lain yang lebih menular. Untuk itu, Jokowi pun memerintahkan agar pengetesan dan penelusuran bisa ditingkatkan lebih tinggi.
“Penerapan protokol kesehatan yang ketat serta peningkatan testing, tracing, dan treatment akan menjadi pilar utama penanganan COVID-19 ke depannya. Memakai masker dan menjaga jarak harus terus dilakukan,” pintanya.
MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa menyusul meninggalnya 5 orang peserta…
Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…
MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik terkait penempatan pengacara Razman Arif Nasution…
MONITOR, Jakarta — Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj…
MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna…