Categories: HUKUM

Ombudsman Minta 75 Pegawai KPK Dilantik, Eks Pimpinan: Dahsyat!

MONITOR, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum tanggal 30 Oktober 2021. Keputusan ini disampaikan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, dalam konferensi prs secara daring mengenai pemeriksaan hasil keluhan pegawai KPK.

Dalam keterangannya, Ombudsman mewajiban Ketua KPK Firli Bahuri untuk melaksanakan Rekomendasi Ombudsman sesuai Pasal 38 ayat (1); Jika Ketua KPK atau atasannya tidak melaksanakan, maka dia dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 sesuai UU Bo. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Menanggapi keputusan Ombudsman, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melihat adanya setitik oase dalam keputusan tersebut. Ia berharap Ombudsman dapat mendesak pimpinan KPK saat ini untuk menjalankan rekomendasinya.

“Dahsyat. Ada setitik oase yang muncrat dari Ombudsman ketika lembaga ini memutuskan 75 KPK yang tak lulus KPK harus jadi ASN sebelum 30 Oktober 2021,” ujar Bambang Widjojanto dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).

Pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW) ini menegaskan, pimpinan KPK juga harus menjelaskan secara transparan hasil pelaksanaan TWK yang selama ini dinilai berpolemik. Kemudian, hasilnya ditampilkan dalam dokumen yang sah.

“Tidak hanya 75 Pegawai KPK harus dialihkan jadi ASN, tapi juga harus ada penjelasan pelaksanaan TWK dan hasilnya dalam bentuk informasi atau dokumen sah. Ini penting untuk hindari patgulipat,” terangnya.

Recent Posts

Kemenperin Bersama Industri TPT Menghadapi Tantangan Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

52 menit yang lalu

Kemenag Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Reguler Hingga 25 April 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memperpanjang Tahap II pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler…

4 jam yang lalu

Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

MONITOR, Jakarta - Dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam…

6 jam yang lalu

Pengamat: Layak Diapresiasi Publik, Panen Raya Padi 2025 Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Spora Communication, Dr. Rizky Fajar Meirawan, menilai capaian…

7 jam yang lalu

Ramai Kasus Pelecehan Dokter, Legislator Minta Korban Jangan Malu Lapor dan Polisi Harus Cepat Respons

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti maraknya peristiwa kekerasan seksual…

8 jam yang lalu

Kesejahteraan Meningkat, Mentan Amran: Petani Bahagia, Harga Kelapa Naik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa saat ini para petani…

8 jam yang lalu