Ajak PPI Dunia Tingkatkan Peran, Prof Rokhmin: Visi Indonesia Emas 2045 Tidak Boleh Gagal

MONITOR – “Kita harus meningkatkan peran dan kontribusi kita dalam menggapai Indonesia Emas 2045. Kita Harus Benar-benar Mencapai Cita-cita Kemerdekaan tersebut,”.  Demikian disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber pada dialog “Arah dan Kontribusi PPI Dunia untuk Indonesia Emas 2024” yang dihelat oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia secara daring pada Jum’at (22/7/2021).

Prof Rokhmin menerangkan saat ini Indonesia terus terjebak dalam negara dengan pendapatan menengah kebawah (Trap Middle Income Country) yaitu Klasifikasi Negara menurut Tingkat Pendapatan Versi Bank Dunia (dolar AS) dimana data terbaru Pada Juli 2021 ini, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah dengan tingkat pendapatan 3.870 USD jauh dibawah Malaysia yang mencapai 10.580 dan Thailand yang mencapai 7.050.

“Padahal pada 2019 kita sudah on the track menjadi negara dengan pendapatan menengah keatas,” terangnya.

Sementara itu, klasifikasi negara berdasarkan indeks pencapaian teknologi, Indonesia juga masih berada di kelas ketiga atau kategori Technology Adoptor Countries menduduki peringkat-99 dari 167 negara.

Indonesia juga menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia. “Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 persen kue kemakmuran secara nasional, sementara 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen,” kata Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

Kita juga saat ini menghadapi deindustrilisasi dimana hal tersebut terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI  (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. Hal tersebut salah satunya ditandai dengan tren naiknya proporsi angkatan kerja di sektor informal.

“Orang yang bekerja di Sektor Formal terus menurun dimana pada tahun 2004 mencapai 55 persen, tahun 2015 42,3 persen, dan tahun 2020: 39,5 persen. Sedangkan sektor Informal terus meningkat dimana pada 2004 mencapai 45 persen, 2015 57,7 persen, dan pada 2020 60,5 persen,” ungkapnya.

Dengan kata lain, kontribusi sektor industri manufakturing menurun, tetapi rata-rata pendapatan perkapita belum mencapai US$ 12.161 (high-income country = negara makmur) sebagaimana rumusan Bank Dunia dan IMF, 2010).

Masalah lainnya 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. “Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945,” terang Rokhmin.

“Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia hingga 2019 juga terbilang rendah yakni berada diurutan ke-107 dari 189 negara, atau peringkat ke-6 di ASEAN,” tegasnya.

Namun, meski demikian menurut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu, Indonesia memiliki modal dasar pembangunan yaitu Jumlah penduduk 270 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 dimana hal tersebut merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar. Kemudian potensi Kaya Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut

“Posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012).  Sebagai contoh Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari,” ungkapnya.

Faktor lainnya, Indonesia Rawan bencana alam dimana 70 persen gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri). “Ini mestinya sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa,” ujarnya.

Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 menurut Rokhmin mau tidak mau harus menggunakan Pendekatan Sistem untuk Mewujudkan INDONESIA Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat seperti di sektor ekonomi meliputi Pemulihan Ekonomi dari Covid-19, Transformasi Struktur Ekonomi, Kedaulatan pangan, air, farmasi, dan energi, Pembangunan infrastuktur, Iklim investasi dan Ease of Doing Business yang kondusif, Moneter dan fiscal.

Sektor Sosial Budaya meliputi Peningkatan Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Mendorong Penelitian dan Pengembangan untuk inovasi, Revolusi Mental, dan Peningkatan Iman dan Taqwa.

Sektor Lingkungan meliputi rencana tata ruang wilaya (RTRW), Optimal & Sustainable Utilization of Nat. Res, Pengendalian pencemaran, Konservasi biodiversity, dan Mitigasi  & Adaptasi BencanaAlam.

Sementara untuk sektor Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) meliputi Good Governance, Masyarakat Meritokrasi, dan Berdaulat politik.

“Setiap anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPID) PPID mesti berupaya dan berdoa secara maksimum untuk menjadi yang terbaik pada bidangnya masing-masing,” katanya.

Melalui kolaborasi produktif dan sinergis, tegas Rokhmin Dahuri PPID menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi terwujudnya INDONESIA EMAS 2045 yakni melalui Konsep (Road Map, Blueprint) Pembangunan Bangsa Menuju INDONESIA EMAS 2045, Inovasi IPTEKS, Kerjasama pendidikan dan R & D antara Indonesia dengan negara-negara maju, Mendatangkan investasi dan bisnis ke Indonesia, Mendatangkan uang masuk ke NKRI seperti Chinese and Indian overseas, Membantu peningkatan dan pendalaman pasar ekspor berbagai produk dan jasa made in Indonesia, dan Mengharumkan nama bangsa dan memperkokoh kedaulatan NKRI.

Sebagai informasi, pada tahun 2045 atau tepat satu abad Indonesia merdeka, pemerintah mencanangkan Indonesia Emas yakni keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta (US$ 23.199) per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

“Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai US$ 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen,” ujar Presiden Jokowi dalam Pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024  di Jakarta, 20 Oktober 2019 silam.