PEMERINTAHAN

Mendes himbau Kepala Daerah maksimalkan Dana Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghimbau para Kepala Daerah menggenjot penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar lebih tepat sasaran.

Halim Iskandar melaporkan, Dana Desa yang digunakan untuk menopang peningkatan daya beli dan peningkatan konsumsi ada dua yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

“BLT Dana Desa menjadi supporting (pendukung) DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga keberadaannya hadir karena Covid-19,” kata Halim Iskandar saat menjadi narsum di Klik Indonesia Petang TVRI, Selasa (20/7/2021).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini memaparkan, sasaran utama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang terdampak Covid-19, kehilangan matapencaharian, belum termasuk dalam DTKS, dan miliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis menahun.

PKTD sasarannya adalah keluarga setengah penganggur, kelompok miskin dan kelompok marjinal lainnya seperti difabel dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang tahun kemarin jumlah mencapai 2,4 juta jiwa.

Halim Iskandar mengingatkan jika Dana Desa itu bersumber dari APBN yang fokus ke penanganan Covid-19. Selain itu, Dana Desa juga difokuskan ke Desa Lawan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 yang hidupkan lagi Pos Gerbang Desa dan Ruang-ruang Isolasi Desa.

Halim Iskandar menyatakan tidak ada lagi alasan keterlibatan penyaluran BLT ini karena Kementerian Keuangan telah berikan relaksasi yang akan permudah proses pencairan.

“Jadi tidak ada lagi warga desa yang belum peroleh jaring pengaman sosial, ini harus di cover oleh BLT Dana Desa,” kata Halim Iskandar

Untuk percepat penyaluran, Kemendes PDTT lakukan pemantauan setiap hari melalui Pendamping Desa dan Kepala Desa serta Pemerintah Daerah.

Kemendes, kata Gus Halim sapaan akrabnya, akan berikan sanksi tegas kepada Desa yang tidak manfaatkan Dana Desa untuk BLT, PKTD dan Desa Lawan Covid-19.

“Ini tiga hal yang tidak bisa ditawar. BLT merujuk pada data tahun 2020 sekitar 8 juta KPM, kemudian untuk PKTD dan Desa Aman Covid-19. Jika dibawah 2020 maka akan dievaluasi,” kata Gus Halim.

Gus Halim memohon kepada Kepala Daerah untuk selalu mengecek desa-desa soal penyaluran tiga hal tadi, minimal setara dengan tahun 2020. Bahkan, Kemendes bakal kirimkan data sebagai referensi.

“Jika ada penambahan, silahkan karena Dana Desa boleh digunakan buat itu meski lebih besar dari tahun 2020,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kemudian PKTD ini harus dimaksimalkan karena yang diuntungkan adalah Pemerintah Daerah karena jika Dana Desa dimaksimalkan maka warga desa tidak akan terdampak secara signifikan atas pandemi Covid-19 ini.

Recent Posts

Kuliah Subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Prof Rokhmin: Imtak dan Penguasaan Iptek Fondasi Kemajuan Bangsa

Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…

9 jam yang lalu

Gelar Road to AICIS+ 2026 di UI, Kemenag Dorong Integrasi Riset Lintas Disiplin

MONITOR, Depok – Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Universitas Indonesia (UI) menggelar Diskusi Publik Road…

10 jam yang lalu

Santri MDT Sabilussalam Kampung Utan Raih Juara PORSADIN VII dari Kota hingga Nasional

MONITOR, Tangerang Selatan - Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sabilussalam Kampung Utan, Tangerang Selatan, menorehkan…

1 hari yang lalu

Sekjend PMII Nilai Prof Sufmi Dasco Ahmad Sosok Tepat Isi Kursi Wapres

MONITOR, Jakarta — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming…

1 hari yang lalu

H.M. Kahfi Kembali Terpilih Nakhodai PC GP Ansor Kota Depok Masa Khidmat 2026–2030

MONITOR, Depok - Rangkaian sidang pleno Konferensi Cabang (Konfercab) V Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota…

2 hari yang lalu

Perkuat Riset Kebijakan Pesantren, Kemenag Gandeng Pusat Kajian Kepesantrenan di Tujuh UIN

MONITOR, Jakarta - Tujuh kepala pusat kajian kepesantrenan dari tujuh Universitas Islam Negeri (UIN) siap…

3 hari yang lalu