Categories: POLITIK

Fadli Zon Ungkap Empat Alasan Vaksin Berbayar Harus Ditolak

MONITOR, Jakarta – Kebijakan vaksin gotong royong individual berbayar dinilai tidak etis, ditengah masifnya program vaksinasi massal gratis. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menegaskan, seharusnya vaksin disediakan negara bagi semua orang secara gratis.

Secara substantif, Fadli Zon mengungkapkan empat alasan mengapa vaksin berbayar ini harus ditolak. Pertama, ia menilai kebijakan tersebut menambah daftar inkonsisten kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19.

“Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat, bukan hanya kepada Pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6/2021).

Alasan kedua, ia mencatat hanya sedikit negara yang mempraktikkan kebijakan ini, itupun kemudian dianulir kembali. Sedikitnya ada tiga negara yang menerapkan kebijakan membuka opsi vaksin berbayar, yaitu Singapura, India, dan Taiwan.

Ketiga, vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Dikatakan Politikus Gerindra ini, bahwa pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor sebab vaksin hanya bisa diimpor Pemerintah.

“Maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN,” jelasnya.

Terakhir, Fadli Zon menegaskan kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, menurutnya penanganan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat dibandingkan penanganan pandemi di kalangan atas.

Recent Posts

MITI: Pindad MV3 EV Pandu Masih Perlu Sistem Penunjang

MONITOR, Jakarta – Peluncuran kendaraan taktis listrik Pindad MV3 EV "Pandu" oleh Presiden Prabowo Subianto,…

34 menit yang lalu

Komnas Haji Apresiasi Permohonan Maaf Menag Terkait Pelayanan Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengapresiasi permohonan maaf Menteri Agama Nasaruduin Umar…

1 jam yang lalu

PBNU dan Harvest Advisors Singapore Bangun Ekosistem Ekonomi Syariah

MONITOR, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENU) menyelenggarakan konferensi…

1 jam yang lalu

DPR Wanti-wanti Agar Anggaran Jumbo BGN Tak Jadi Ladang Bancakan Oknum Nakal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti anggaran fantastis Badan Gizi Nasional…

3 jam yang lalu

Dahnil Anzar Sebut Penerapan Multisyarikah Picu Kekacauan Pelayanan Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, ada…

3 jam yang lalu

Polemik Status 4 Pulau, Gus Khozin Ingatkan Aspek Sosial Budaya

MONITOR, Jakarta - Polemik status empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek/Kecil, dan…

8 jam yang lalu