Categories: POLITIK

Fadli Zon Ungkap Empat Alasan Vaksin Berbayar Harus Ditolak

MONITOR, Jakarta – Kebijakan vaksin gotong royong individual berbayar dinilai tidak etis, ditengah masifnya program vaksinasi massal gratis. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menegaskan, seharusnya vaksin disediakan negara bagi semua orang secara gratis.

Secara substantif, Fadli Zon mengungkapkan empat alasan mengapa vaksin berbayar ini harus ditolak. Pertama, ia menilai kebijakan tersebut menambah daftar inkonsisten kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19.

“Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat, bukan hanya kepada Pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6/2021).

Alasan kedua, ia mencatat hanya sedikit negara yang mempraktikkan kebijakan ini, itupun kemudian dianulir kembali. Sedikitnya ada tiga negara yang menerapkan kebijakan membuka opsi vaksin berbayar, yaitu Singapura, India, dan Taiwan.

Ketiga, vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Dikatakan Politikus Gerindra ini, bahwa pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor sebab vaksin hanya bisa diimpor Pemerintah.

“Maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN,” jelasnya.

Terakhir, Fadli Zon menegaskan kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, menurutnya penanganan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat dibandingkan penanganan pandemi di kalangan atas.

Recent Posts

Indonesia dan Arab Saudi Tingkatkan Kerja Sama di Industri Petrokimia dan Hilirisasi Mineral

MONITOR, Jakarta - Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya meningkatkan kerja sama yang komprehensif di…

1 jam yang lalu

Nelayan Keluhkan Sulit Cari Ikan Akibat Pagar Laut, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat…

6 jam yang lalu

Kementerian UMKM Gelar FKP Guna Sempurnakan Mekanisme Pelayanan Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP)…

8 jam yang lalu

Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, DPR: Harus Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengecam keras kasus kekerasan…

9 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan, Puan Serukan Jangan Lelah Perangi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua elemen bangsa dan seluruh masyarakat…

11 jam yang lalu

Bali Diingatkan Tak Perlu Latah Tiru Israel Atasi Krisis Pangan

MONITOR, Bali - Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST) Arif Mirdjaja ikut berkomentar…

12 jam yang lalu