MONITOR, Jakarta – Kebijakan vaksin gotong royong individual berbayar dinilai tidak etis, ditengah masifnya program vaksinasi massal gratis. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menegaskan, seharusnya vaksin disediakan negara bagi semua orang secara gratis.
Secara substantif, Fadli Zon mengungkapkan empat alasan mengapa vaksin berbayar ini harus ditolak. Pertama, ia menilai kebijakan tersebut menambah daftar inkonsisten kebijakan Pemerintah terkait pandemi Covid-19.
“Inkonsistensi kebijakan ini berbahaya, karena bisa menggerus kepercayaan masyarakat, bukan hanya kepada Pemerintah, tetapi kepada situasi pandemi itu sendiri,” kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/6/2021).
Alasan kedua, ia mencatat hanya sedikit negara yang mempraktikkan kebijakan ini, itupun kemudian dianulir kembali. Sedikitnya ada tiga negara yang menerapkan kebijakan membuka opsi vaksin berbayar, yaitu Singapura, India, dan Taiwan.
Ketiga, vaksin Covid-19 hanya bisa diimpor oleh Pemerintah. Dikatakan Politikus Gerindra ini, bahwa pihak swasta hingga saat ini tidak diperbolehkan impor sebab vaksin hanya bisa diimpor Pemerintah.
“Maka otomatis pembelian vaksin ini menggunakan anggaran publik, atau APBN,” jelasnya.
Terakhir, Fadli Zon menegaskan kebijakan ini sangat mencederai rasa keadilan. Jika kebijakan ini diterapkan, menurutnya penanganan pandemi di kalangan masyarakat menengah ke bawah bisa dipastikan akan lebih lambat dibandingkan penanganan pandemi di kalangan atas.
