PKS Dorong Percepatan Vaksinasi di Pondok Pesantren Selama PPKM Darurat

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bukhori Yusuf meminta pemerintah menggencarkan vaksinasi bagi kalangan santri dan kiai di lingkungan pondok pesantren (Ponpes), khususnya ponpes tradisional selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Ia mengaku khawatir dengan keselamatan para santri dan kiai di tengah ancaman keganasan Covid-19 dengan varian yang terus berkembang. 

Sebelumnya, Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (NU), mencatat sebanyak 333 kiai dan ulama dari NU meninggal dunia selama pandemi virus corona (Covid-19). Kendati tidak semuanya terkonfirmasi positif, angka kematian tersebut terus merangkak seiring dengan melonjaknya angka kasus penularan Covid-19 di Indonesia. 

“Para santri dan Kiai perlu kita lihat sebagai aset. Begitupun ponpes, yang juga perlu kita pandang sebagai rumah inkubasi yang mencetak pemimpin strategis dan ulama masa depan. Kendati demikian, keselamatan jiwa mereka tetap terancam ketika berkegiatan belajar walaupun sudah dengan prokes. Apalagi, virus kian ganas dan tidak cukup hanya ditunjang prokes. Sebab itu saya meminta pemerintah supaya santri dan Kiai ini bisa segera divaksin secara menyeluruh,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS ini mendesak Kementerian Agama agar turut mengadvokasi ponpes supaya memperoleh prioritas dalam program percepatan vaksinasi pemerintah. 

“Kementerian Agama harus menjadi leading sector dalam upaya penyelamatan para santri dan kiai di ponpes. Kemenag memiliki tanggung jawab untuk memastikan para santri dan Kiai tetap aman selama masa pandemi yang kian kritis belakangan ini. Sehingga, menjadi mendesak bagi Kemenag untuk memastikan sebagian besar dari mereka sudah divaksin,” terangnya.  

Lebih lanjut, politisi dapil Jateng 1 ini secara khusus juga meminta pemerintah memberikan perhatian serius bagi sejumlah pondok pesantren di wilayah Semarang dan Kendal dimana kedua wilayah ini tercatat mengalami lonjakan kasus yang tajam. 

“Sejumlah ponpes tradisional yang berada di zona merah sesungguhnya terjepit dalam kondisi rentan. Mengingat kondisi mereka yang terisolir, harus ada kepekaan dari pemerintah. Mereka butuh bantuan suplemen vitamin dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ruang isolasi yang memadai di ponpes. Saya sangat berharap pemerintah segera turun tangan membantu penyediaannya,” ujarnya.

Total kasus terkonfirmasi hingga saat ini di Kota Semarang telah mencapai angka 56.465 kasus. Sementara Kabupaten Kendal sendiri mencatat 10.313 kasus. Alhasil, lonjakan kasus yang tajam membuat Semarang dan Kendal menjadi dua wilayah yang masuk zona merah di Jawa Tengah.