BERITA

Heboh Pemprov DKI Minta Bantuan ke Dubes, Wagub Beri Klarifikasi

MONITOR, Jakarta – Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan menyebarnya surat permintaan bantuan kepada Kedutaan Besar (Kedubes) negara lain oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun langsung mengklarifikasi. Menurutnya, surat tersebut disematkan bagi semua elemen masyarakat bukan hanya pada dubes.

“Untuk lebih jelasnya, saya menyarankan awak media untuk mengeceknya ke Sekertaris Daerah DKI, Marullah Matali,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/7).

Dijelaskannya, tujuan dari surat tersebut, agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan pemerintah membantu sesama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang semakin parah ini.

Ditegaskan politikus Gerindra ini lagi, jika surat Sekda itu tidak dikhususkan hanya Dubes namun semua masyarakat. Memang selama ini, katanya, pihak swasta telah bekerjasama dengan Pemprov untuk penanggulangan wabah corona di ibu kota.

“Bahu-membahu untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masalah-masalah Jakarta untuk saling bantu membantu,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar di kalangan awak media sebuah surat yang diduga berasal dari Pemprov DKI untuk Dubes negara lain yang isinya meminta bantuan dalam penanganan COVID-19.

Dalam foto, tertulis surat edaran itu diterbitkan Biro Kerja Sama Daerah, Sekretariat Daerah DKI pada 28 Juni 2021 lalu. Mulanya surat itu ramai di media sosial (medsos), hingga menuai pro dan kontra.

Pertama kali surat itu, diunggah oleh akun Twitter @xvidgmbk. Dalam keterangannya, penyebar gambar itu mempertanyakan alasan diterbitkannya surat tersebut. Bahkan, dia berpendapat adanya surat ini merupakan bentuk aksi kriminal yang dilakukan Pemprov DKI.

“Ini surat malak dubes? Wilayah Wan Abud kekurangan duit? Kenapa gak ngepet aja,” tulis akun Twitter @xvidgmbk.

Recent Posts

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

42 menit yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

47 menit yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

55 menit yang lalu

Pastikan Kondisi Jalan Tetap Optimal, JTT Lakukan Pemeliharaan Rutin Jalan Tol Jakarta–Cikampek

MONITOR, Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melaksanakan pemeliharaan rutin di Ruas Jalan…

59 menit yang lalu

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Terbit Perkuat Ekosistem Wirausaha di Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden…

4 jam yang lalu

GMI Soroti Spanduk Penolakan Rencana Safari Politik Jokowi ke Lebak

MONITOR, Lebak – Rencana kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), ke Kabupaten Lebak memunculkan…

6 jam yang lalu