BERITA

Heboh Pemprov DKI Minta Bantuan ke Dubes, Wagub Beri Klarifikasi

MONITOR, Jakarta – Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan menyebarnya surat permintaan bantuan kepada Kedutaan Besar (Kedubes) negara lain oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid-19.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun langsung mengklarifikasi. Menurutnya, surat tersebut disematkan bagi semua elemen masyarakat bukan hanya pada dubes.

“Untuk lebih jelasnya, saya menyarankan awak media untuk mengeceknya ke Sekertaris Daerah DKI, Marullah Matali,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/7).

Dijelaskannya, tujuan dari surat tersebut, agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan pemerintah membantu sesama dalam penanganan pandemi COVID-19 yang semakin parah ini.

Ditegaskan politikus Gerindra ini lagi, jika surat Sekda itu tidak dikhususkan hanya Dubes namun semua masyarakat. Memang selama ini, katanya, pihak swasta telah bekerjasama dengan Pemprov untuk penanggulangan wabah corona di ibu kota.

“Bahu-membahu untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masalah-masalah Jakarta untuk saling bantu membantu,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar di kalangan awak media sebuah surat yang diduga berasal dari Pemprov DKI untuk Dubes negara lain yang isinya meminta bantuan dalam penanganan COVID-19.

Dalam foto, tertulis surat edaran itu diterbitkan Biro Kerja Sama Daerah, Sekretariat Daerah DKI pada 28 Juni 2021 lalu. Mulanya surat itu ramai di media sosial (medsos), hingga menuai pro dan kontra.

Pertama kali surat itu, diunggah oleh akun Twitter @xvidgmbk. Dalam keterangannya, penyebar gambar itu mempertanyakan alasan diterbitkannya surat tersebut. Bahkan, dia berpendapat adanya surat ini merupakan bentuk aksi kriminal yang dilakukan Pemprov DKI.

“Ini surat malak dubes? Wilayah Wan Abud kekurangan duit? Kenapa gak ngepet aja,” tulis akun Twitter @xvidgmbk.

Recent Posts

Di Pembukaan PUIC, Tepuk Tangan Menggema Saat Puan Serukan Tolak Gagasan Relokasi Warga Palestina

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penolakan terhadap gagasan relokasi warga Palestina…

4 jam yang lalu

Buka Konferensi PUIC di DPR, Puan Ajak Negara OKI Perangi Berbagai Bentuk Diskriminasi

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka secara resmi Konferensi Parliamentary Union of…

6 jam yang lalu

Siswa SD Tawuran di Depok, Pemuda Muhammadiyah Desak Disdik Berbenah dan Perkuat Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah

MONITOR, Depok - Insiden tawuran yang melibatkan siswa sekolah dasar (SD) di wilayah Tapos, Kota…

7 jam yang lalu

Warga Banyuwangi Korban TPPO Tewas di Kamboja, Ketua Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Sistem Imigrasi

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam…

7 jam yang lalu

Wakili Indonesia di Forum PUIC, Verrell dan Uya Kuya Dorong Aksi Nyata Solidaritas Untuk Palestina

MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Verrell Bramasta dan…

8 jam yang lalu

Jadi Presiden Uni Parlemen Negara OKI, Puan Pimpin Sidang Pembukaan Konferensi PUIC ke-19

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani telah resmi menjadi Presiden Parliamentary Union of…

8 jam yang lalu